Ketua Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (elPDKP) John Ganesha Siahaan,S.H menghadiri undangan Evaluasi Kinerja Organisasi Bantuan Hukum Akreditasi di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan yang digelar di Fun Cafe dan Resto ini dilaksanakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Babel Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ,Senin (18/12/2023) .
Selain dihadiri elPDKP Babel kegiatan ini juga dihadiri tujuh OBH yang terakreditasi di wilayah Pulau Bangka
Ikut mendampingi Ketua elPDKP yakni Wakil Sekertaris elPDKP Bangka Belitung Rosalinda Pratiwi Tarigan, S.H serta Advokat senior PDKP Babel Ahmad Albuni,S.H
Kegiatan ini juga untuk menjalin sinergitas dan akuntabilitas kinerja Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2023 dan Tim Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum.
Ahmad Albuni mengatakan para penggiat pelaksana undang undang bantuan hukum melakukan evaluasi kinerja Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
“Kegiatan tadi juga hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Fajar Sulaeman Taman, pada dasarnya mereka memberikan apresiasi atas kegiatan bantuan hukum tahun 2023 ini,” kata Ahmad Albuni.
Ditambahkan Ahmad Albuni , Kanwil Hukum dan HAM Bangka Belitung juga meminta masukan dari OBH terkait keberlangsungan kerjasama pada tahun 2024 nanti.
“Dalam kesempatan tadi ketua elPDKP Babel juga menyampaikan sejarah berdirinya PDKP Babel ,juga dijelaskan tadi oleh ketua kami selain mengurus perkara di tingkat kepolisian (non litigasi) juga mengurus perkara litigasi dan perkara bersifat upaya hukum,”jelas Albuni.
Hal menarik lainya dalam evaluasi akhir tahun ini, adalah pengajuan penambahan anggaran bantuan hukum untuk perkara perdata yang anggarannya sangat minim .
“Dengan anggaran Rp 5 juta itu sangat minim contoh seperti perkara tanah, kita tahu sendiri perkara perdata ini harus dilakukan pemeriksaan setempat(PS) tadi kami mohon ini ditinjau lagi anggarannya pada tahun 2024,” tutup Albuni
