LANGIBABEL.COM—-Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh klien dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (LBH PDKP) Palembang.
Keberhasilan tim advokat LBH PDKP Palembang ini menjadi angin segar bagi pencari keadilan setelah upaya hukum luar biasa yang diajukan resmi dikabulkan oleh majelis hakim Peninjauan Kembali.
Kabar baik terkait keadilan ini disampaikan langsung oleh advokat LBH PDKP Palembang, Rosalinda Pratiwi Tarigan, S.H., M.H., melalui sambungan telepon belum lama ini.
”Kami mendapatkan kabar bahwa klien kami bernama Defliansyah, alhamdulillah, PK yang diajukan dikabulkan oleh majelis hakim PK pada Mahkamah Agung,” ujar Rosalinda.
Lebih lanjut Rosalinda menjelaskan bahwa sebelum menempuh upaya hukum luar biasa ini, kliennya tersebut divonis hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara. Vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada 14 April 2025 lalu.
Merasa keadilan masih bisa diperjuangkan, tim advokat LBH PDKP Palembang kemudian mengajukan PK hingga akhirnya membuahkan hasil yang meringankan bagi kliennya.
”Amar putusan, kabul mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali terpidana, membatalkan putusan Judex Facti, dan mengadili kembali. Terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1), dengan pidana penjara 3 tahun,” kata Rosalinda saat membacakan amar putusan PK tersebut.
Dalam putusan tingkat PK ini, selain berhasil memangkas masa hukuman Defliansyah dari 5 tahun menjadi 3 tahun penjara, majelis hakim Mahkamah Agung juga menghapuskan sanksi pidana denda beserta subsider kurungan penjara yang sebelumnya dibebankan kepada terpidana.
Dilansir dari penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Muara Enim, kasus hukum yang menjerat Defliansyah bermula saat dirinya diamankan oleh pihak berwajib pada 14 Oktober 2024 lalu di kawasan Kecamatan Gunung Megang.
Dalam operasi penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapati barang bukti berupa 12 paket narkotika jenis sabu dengan berat 1.131 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya.
Melalui putusan PK ini, kasus yang telah berjalan tersebut kini mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap dengan hukuman yang telah disesuaikan oleh Mahkamah Agung.
