Singapura Terapkan Masa Kampanye Pemilu 9 Hari Untuk Cegah Korupsi

Dengan waktu dan dana terbatas, kandidat tak punya dana untuk menggelar konser, mengundang artis terkenal, bagi-bagi sembako, serangan fajar, atau pasang baliho besar.

Partai Aksi Rakyat (PAP) berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan kemenangan telak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2025

LANGITBABEL.COM-Singapura yang dikenal dengan sistem pemerintahan yang efisien, menyelenggarakan pemilihan umum hari ini, Minggu (4/5/2025).

Efisiensi itu tercermin dalam masa kampanye yang hanya berlangsung sembilan hari, jauh lebih singkat dibandingkan banyak negara lain.

Singapura juga menetapkan batas ketat pada pengeluaran kampanye, yakni sekitar S$4 (Rp50 ribu) per pemilih.

Dengan waktu dan dana terbatas, kandidat tak punya dana untuk menggelar konser, mengundang artis terkenal, bagi-bagi sembako, serangan fajar, atau pasang baliho besar.

Mereka harus fokus menyampaikan visi dan misi. Aturan ini menjaga persaingan tetap adil, mencegah dominasi partai besar, dan menutup celah politik uang. Pembatasan ini juga mencegah potensi korupsi pasca-pemilu demi “balik modal,” karena gaji yang diterima setelah terpilih sudah cukup untuk menutupi biaya kampanye.

Berbeda dengan negara seperti Filipina, di mana banyak pejabat berasal dari kalangan artis atau orang bermodal besar, dan kampanye bisa berlangsung lebih dari setahun dengan biaya tinggi, sistem politik Singapura jauh lebih ketat.

Di Filipina, partai dan kandidat kerap bergantung pada donatur atau koalisi partai, lalu membalas budi dengan jabatan titipan setelah menang.

Sementara itu, di Singapura, hanya kandidat yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang relevan yang diberi ruang untuk maju.

Sistem meritokrasi ini menutup ruang bagi politik pencitraan dan mencegah figur populer tanpa kapabilitas untuk menjabat.

Dengan seleksi kandidat yang ketat, pengawasan anggaran yang transparan, dan penegakan hukum yang kuat, sistem ini dirancang untuk mencegah korupsi dari hulu ke hilir dan menciptakan ekosistem politik yang bersih serta akuntabel.

Exit mobile version