LANGITBABEL.COM–Perjuangan panjang untuk menegakkan keadilan kembali ditempuh oleh advokat Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Kepulauan Riau atau dikenal sebagai LBH PDKP Kepri.
Komitmen pendampingan hukum tersebut diwujudkan dengan langkah konkret yang diambil oleh Advokat LBH PDKP Kepri, Rosalinda Pratiwi Tarigan, S.H., M.H., yang secara resmi mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Batam pada Rabu (18/11/2026).
Upaya hukum luar biasa ini diajukan untuk memperjuangkan keringanan hukuman bagi kelima klien mereka yang terjerat dalam perkara tindak pidana narkotika. Sebelumnya, kelima terpidana tersebut telah dijatuhi vonis pidana penjara dengan rentang waktu yang bervariasi dan telah berkekuatan hukum tetap.
Rosalinda mengungkapkan bahwa pengajuan memori PK ini bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan hasil dari eksaminasi dan kajian hukum mendalam yang dilakukan oleh tim pembela terhadap salinan putusan pengadilan sebelumnya.
”Langkah PK ini diambil setelah tim advokat melakukan rapat, mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama, dan kami menemukan dugaan kekhilafan hakim serta perbedaan putusan atau disparitas pada perkara dengan barang bukti yang sama,” terang Rosalinda saat memberikan keterangan kepada langitbabel.com didampingi asisten advokat Desma.
Menurut kajian tim LBH PDKP Kepri, adanya disparitas pemidanaan terhadap perkara yang memiliki konstruksi hukum dan barang bukti serupa mencederai asas kepastian serta kesetaraan di hadapan hukum. Kondisi ini dinilai menjadi alasan mendasar yang memenuhi syarat formil maupun materiil untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Adapun kelima klien LBH PDKP Kepulauan Riau yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali beserta rincian vonis yang mereka terima sebelumnya adalah sebagai berikut:
SS, dijatuhi pidana penjara waktu tertentu selama 6 tahun serta denda sebesar Rp2 miliar subsider 3 bulan kurungan penjara.
FF, dijatuhi pidana penjara waktu tertentu selama 20 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.
UN, dijatuhi pidana penjara waktu tertentu selama 20 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.
CA, dijatuhi pidana penjara waktu tertentu selama 10 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan penjara.
CE, dijatuhi pidana penjara waktu tertentu selama 5 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar subsider 4 bulan 20 hari kurungan penjara.
Melalui pendaftaran berkas permohonan Peninjauan Kembali ini, tim advokat menaruh harapan besar agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memeriksa perkara tersebut secara cermat, jernih, dan objektif sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan.
”Kami berharap majelis hakim PK Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya, selanjutnya menyatakan kelima klien kami ini bisa dikurangi masa hukumannya. Tentunya putusan ini harus berlandaskan rasa keadilan,” tegas Rosalinda menutup keterangannya.
