Kejanggalan Identitas dan Status Anak Mencuat,Sidang PK Terpidana Seumur Hidup Digelar Kamis Ini

Advokat LBH PDKP Kepulauan Riau Rosalinda Pratiwi Tarigan,S.H,M.H dan Dua Saksi Peninjauan Kembali.

LANGITBABEL.COM—-Sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Batam yang ditunda pada Kamis (29/10/2026) lalu, direncanakan kembali digelar pada Kamis (19/11/2026) mendatang.

​Kepastian jadwal persidangan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum pemohon PK dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik Kepulauan Riau (LBH PDKP Kepri), Rosalinda Pratiwi Tarigan, S.H., M.H., saat diwawancarai pada Senin (16/11/2026).

​Rosalinda memastikan agenda persidangan kali ini tidak akan kembali mengalami penundaan. Pihak termohon, yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang pada jadwal sebelumnya berhalangan hadir, telah mengonfirmasi kehadirannya di muka sidang.

​”Insyaallah tidak ada penundaan lagi. Sudah ada konfirmasi bahwa jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang sempat mangkir pada sidang sebelumnya, kali ini akan hadir,” ujar Rosalinda didampingi asisten advokat Desma.

​Advokat kelahiran Batam ini memaparkan bahwa agenda utama persidangan pada Kamis mendatang adalah pemeriksaan bukti baru (novum) serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pemohon.

Tim Advokasi LBH PDKP Kepri telah menyiapkan sejumlah dokumen autentik yang berkaitan erat dengan identitas asli serta usia terpidana saat peristiwa hukum tersebut terjadi.

​”Agendanya mendengarkan keterangan dua orang saksi fakta, yakni ibu kandung klien kami dan kakak kandungnya,” lanjut Rosalinda.

​Lebih jauh, Rosalinda menguraikan bahwa permohonan PK ini diajukan untuk meluruskan kejanggalan fatal dalam administrasi perkara dan putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, identitas terpidana tercatat atas nama M. Frengky Pratama. Namun, berdasarkan dokumen kependudukan serta kesaksian pihak keluarga, nama asli terpidana adalah Gofar.

​”Nama Frengky ini sebenarnya nama siapa? Berdasarkan keterangan resmi dari pihak keluarga, mereka tidak pernah merasa mengurus ataupun melakukan pergantian nama. Intinya, kami siap menunjukkan seluruh data dan bukti autentik terkait identitas asli klien kami pada saat persidangan nanti,” tegas Rosalinda.

Perkara pidana narkotika ini sebelumnya disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, namun untuk proses pemeriksaan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, pelaksanaannya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Batam.

Dalam putusan yang tercantum pada SIPP PN Tanjung Balai Karimun, terpidana atas nama Gofar atau M. Frengky divonis pidana penjara seumur hidup karena dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram.

​Persoalan identitas dan dokumen kependudukan ini menjadi titik krusial dalam upaya hukum PK.

Berdasarkan novum yang dikantongi tim kuasa hukum, Gofar diketahui masih tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) saat tindak pidana tersebut terjadi.

Rosalinda menekankan bahwa penjatuhan hukuman penjara seumur hidup terhadap anak merupakan kekeliruan nyata dalam penerapan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

​”Secara tegas undang-undang melarang penjatuhan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 81 ayat (6), apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan paling lama adalah 10 tahun. Oleh karena itu, vonis seumur hidup terhadap klien kami jelas menyalahi ketentuan hukum yang berlaku,” papar Rosalinda.

​Menutup keterangannya, Rosalinda berharap majelis hakim pemeriksa perkara PK dapat menilai secara objektif seluruh novum dan fakta persidangan yang terungkap, sehingga keadilan substantif dapat ditegakkan bagi kliennya.

​”Kami sangat berharap upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim, berdasarkan rasa keadilan dan demi tegaknya kepastian hukum bagi klien kami,” pungkas Rosalinda.

Exit mobile version