LANGITBABEL.COM—–Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, atau yang lebih dikenal luas sebagai LBH PDKP Babel, terus memperkuat eksistensinya dalam kancah hukum dan advokasi nasional.
Berdiri sejak tahun 2002, lembaga ini konsisten mengusung agenda advokasi untuk mengawal demokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Perjalanan panjang LBH PDKP bermula dari kolaborasi strategis bersama lembaga donor internasional asal Jerman, Friedrich Naumann Stiftung (FNS), serta lembaga donor asal Amerika Serikat, USAID, dalam berbagai proyek pelayanan publik.
Transformasi Menjadi Pemberi Bantuan Hukum Resmi
Seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat, pada tahun 2014 lembaga ini melakukan transformasi besar dengan resmi berfokus sebagai lembaga pemberi bantuan hukum.
Langkah legalitas tersebut ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-95.AH.01.07 Tahun 2014.
Komitmen dan konsistensi dalam memberikan layanan hukum berkualitas di Bangka Belitung berbuah manis.
Kementerian Hukum dan HAM kemudian meningkatkan tipe layanan hukum LBH PDKP Babel menjadi Tipe B melalui Keputusan Nomor AHU-0001114.AH.01.08, yang kemudian diperbarui kembali melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-06.HN.04.03 Tahun 2024.
Ekspansi Jaringan Kantor di Berbagai Wilayah
Lembaga yang identik dengan logo burung merpati ini kini tidak hanya berpusat di Bangka Belitung saja. Untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat (access to justice), LBH PDKP telah mendirikan sejumlah kantor perwakilan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain:
Lampung
Palembang
Belitung
Kalimantan Timur
Bangka Barat
Kepulauan Riau
Jakarta dan Sekitarnya
Sumatera Utara
Bali
Dengan jaringan yang semakin luas dan legitimasi hukum yang kuat, LBH PDKP Babel optimis dapat terus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat serta menegakkan keadilan sosial di Indonesia.
