DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan undang-undang yang sempat tertunda ini merupakan harapan masyarakat luas, mengingat sebelumnya desakan agar aturan tersebut segera disahkan sempat memicu kegaduhan.
Menurut Sudarno, langkah ini sudah tepat untuk menutup rapat celah kebocoran potensi pendapatan sekaligus mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana. Salah satu poin utamanya mengatur perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku, dengan nilai aset minimal Rp1 miliar.
Berdasarkan draf undang-undang tersebut, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6. Perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, maupun pelaku yang tidak diketahui identitas serta keberadaannya.
“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” demikian bunyi Pasal 6 ayat (2).
Meski tanpa putusan pidana, proses perampasan tetap harus melalui mekanisme pengadilan. Jaksa mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, sementara pihak yang merasa keberatan diberi ruang untuk membuktikan bahwa asetnya sah. Adapun batas nilai minimum Rp1 miliar tersebut sewaktu-waktu dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.
Sudarno menilai kini publik tinggal mengawal bagaimana implementasinya di lapangan. Jika menoleh ke belakang, ia menjelaskan bahwa konsep perampasan aset sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme serupa telah lama diterapkan dalam sejumlah regulasi, seperti Peraturan Penguasa Perang Pusat tahun 1957, hukum kepabeanan, dan hukum perdata.
“Apabila barang tidak ketahuan siapa pemiliknya, maka diumumkan dalam waktu 30 hari. Kalau tidak ada yang mengaku, jadi milik negara. Tidak perlu proses pengadilan,” ujarnya mencontohkan aturan terdahulu.
Konsep serupa juga diatur dalam Pasal 585 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa barang bergerak yang ditemukan tanpa pemilik sah akan menjadi milik negara. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, barang yang tidak diketahui pemiliknya pun diumumkan dalam jangka waktu tertentu sebelum otomatis menjadi milik negara apabila tidak ada pihak yang mengklaim.
Di sisi lain, Sudarno mengingatkan bahwa tujuan utama hukum tidak semata-mata untuk mengembalikan aset negara atau menutup defisit anggaran. Ia menegaskan bahwa esensi sejati dari hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.











