LANGITBABEL.COM—-Pernyataan Presiden Prabowo bahwa aksi demonstrasi pembubaran DPR “mengarah kepada makar dan terorisme” adalah framing politik yang tidak bisa dianggap remeh.
Namun, ada garis tipis yang perlu dipahami: tidak semua demonstrasi otomatis bermakna makar. Ada yang murni aspirasi rakyat yang disampaikan melalui “parlemen jalanan” sebuah tradisi demokrasi Indonesia sejak 1966, 1998, hingga kini.
1. Framing: Makar sebagai Sinyal Tegas
Presiden menempatkan aksi demo dalam bingkai “makar” untuk memberi pesan bahwa negara tidak akan mentolerir upaya menggulingkan legitimasi politik lewat kekerasan, perusakan, atau penunggangan oleh aktor tersembunyi.
Dengan kata lain, ini bukan sekadar menjaga wibawa pemerintah, tapi juga menjaga kelangsungan institusi demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan gelap.
2. Ruang Bagi Aspirasi Jalanan
Namun, dalam pernyataannya tersirat juga bahwa Prabowo tetap menghormati aspirasi publik. Aksi jalanan yang dilakukan tertib, damai, dan sesuai hukum tetap dipandang sahih sebagai bagian dari demokrasi. “Parlemen jalanan” bukan musuh negara, selama ia tidak bergeser menjadi anarki. Inilah kompromi penting: negara membuka ruang dengar, tetapi menutup pintu makar.
3. Konsolidasi Elit di Istana
Pertemuan antara Presiden dengan semua ketua lembaga negara, termasuk DPR, DPD, MPR, serta ketua partai, kemarin di istana tanpa wapres adalah simbol konsolidasi.
Presiden ingin menunjukkan bahwa negara berdiri solid. Tidak ada celah bagi kelompok yang mencoba mendeligitimasi institusi melalui kekerasan. Tetapi sekaligus, pesan itu juga untuk mengingatkan para elit: jangan main api, karena presiden tahu siapa saja yang bermain di balik kerusuhan. Dan tentu presiden sudah menyusun rencana membereskan itu.
4. Kesimpulan
Di satu sisi, framing “makar” adalah cara presiden menegaskan batas: aksi anarkis akan diperlakukan sebagai ancaman negara. Di sisi lain, Prabowo tetap mengakui hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi lewat jalanan, asalkan tertib dan konstitusional. Di sinilah keseimbangan diuji: apakah negara mampu menindak tegas otak kerusuhan, sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi yang sehat dalam demokrasi.
Jadi, demonstrasi tetaplah bagian dari demokrasi. Tapi begitu ia melewati garis, dari aspirasi menjadi anarki, maka negara punya legitimasi menyebutnya makar.
Erizeli Jely Bandaro
