LANGITBABEL.COM—Tim advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik (LBH PDKP) Kepulauan Riau resmi menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pidana yang menjerat kliennya,berinisial SU
Langkah hukum ini dilakukan oleh advokat Rosalinda Pratiwi Tarigan, S.H., M.H., dan tim advokat usai melakukan kajian mendalam terhadap salinan putusan perkara narkotika yang dinilai mengandung kekeliruan ini.
Permohonan Peninjauan Kembali ini di daftarkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Batam pada Selasa (17/11/2026)
Rosalinda menegaskan, pengajuan PK ini didasari atas temuan tim advokat mengenai adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, pihaknya juga menyoroti terjadinya disparitas atau perbedaan pemidanaan yang mencolok pada perkara serupa.
”Berdasarkan hasil rapat dan diskusi, tim advokat LBH PDKP Kepulauan Riau sepakat menempuh upaya hukum luar biasa. PK ini adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang, termasuk bagi Warga Binaan Pemasyarakatan,” ujar Rosalinda di dampingi asisten advokat Desma,dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, klien berinisial SU ini dijatuhi vonis berupa pidana penjara waktu tertentu selama 16 tahun 6 bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 3 M subsider 6 bulan penjara.
Peristiwa hukum tersebut bermula pada Kamis, 14 Desember 2023 pukul 18.30 WIB di Halte RSUD Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, saat SU diamankan.
Dalam dakwaan disebutkan, SU diduga terlibat bersama-sama dengan SH yang berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah, serta seorang lainnya bernama Adit yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
Adapun barang bukti dalam perkara ini berupa satu buah tas ransel warna hitam biru bertuliskan RAF yang berisi satu bungkus plastik warna biru memuat dua bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis kokain berbalut plastik dan lakban transparan.
Merujuk Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian Batam barang bukti tersebut tercatat memiliki berat total mencapai 2.037 gram.
Melalui memori PK yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA), LBH PDKP Kepri berupaya menghadirkan analisis yuridis serta fakta-fakta persidangan secara utuh guna meluruskan pertimbangan putusan sebelumnya.
”Kami sangat berharap Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dapat memeriksa, mengadili kembali, dan memutus perkara ini dengan berlandaskan rasa keadilan bagi klien kami, sehingga permohonan PK ini kiranya dapat dikabulkan,” tutup Rosalinda.











