LANGITBABEL.COM – Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (elPDKP Babel) terus bergerak dalam memberikan penyuluhan hukum di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
Terkini Pusat Dukungan Kebijakan Publik Cabang Belitung menggelar penyuluhan hukum di Kantor Desa Juru Seberang Jum’at (14/2/2025)
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua elPDKP Belitung Boris Dianjaya,S.H. ketua PDKP Belitung Andry,S.H dan Diego Nugraha libabe, S.H
Advokat eLPDKP Cabang Belitung, Boris Dianjaya, S.H. menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum yang menjamin hak setiap warga negara, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.
“Dalam UU ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu agar mereka tetap dapat membela hak-haknya di hadapan hukum,” kata Boris Dianjaya.
Boris juga mengatakan Bantuan hukum ini mencakup pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses peradilan, hingga pada pembelaan bagi terdakwa yang tidak mampu dan pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Tujuan Undang-Undang Bantuan Hukum ini yakni menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara; mewujudkan kesetaraan di depan hukum, sehingga tidak ada diskriminasi dalam proses hukum berdasarkan kondisi ekonomi seseorang,” lanjut Boris
Boris mengatakan bahwa eL PDKP akan menekankan pentingnya implementasi yang lebih maksimal terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum ,Boris juga menyampaikan pesan kepada masyarakat adalah bahwa hukum harus menjadi alat perlindungan dan bukan alat penindasan untuk itu jangan takut untuk mencari keadilan.
“Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Mari bersama-sama menciptakan sistem hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran,”tutup Boris.
