654 views
LANGITBABEL.COM –Beberapa nama aktivis 98 masuk dalam jajaran kabinet merah putih sebagai wakil menteri.
Salah satu nama yang menjadi perhatian pubik adalah Mugiyanto Sipin.
Mantan aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) pernah menjadi korban penculikan dan penyiksaan pada 1998 lalu.
Mugiyanto Sipin dilantik sebagai Wamen (wakil menteri ) Hak Asasi Manusia (HAM) oleh presiden Prabowo Subianto,pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara
Berikut kami himpun profil dan rekam jejak Mugiyanto Sipin yang kami himpun dari berbagai sumber.
Mugi dikenal sebagai aktivis Reformasi 1998 Ia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia.
Mugi sempat aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000–2014.
IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Pada tahun 2015-2020, dirinya bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi.
INFID merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.
Tak terbatas pada keterlibatannya dalam memperjuangkan HAM di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina pada 2006–2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.
Ketika menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) pun, Mugi secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang terkait dengan HAM. Salah satunya adalah saat ia berkunjung ke Banda Aceh pada penghujung tahun 2023.
Mugi memastikan korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh akan mendapatkan hak reparasi dari negara.
Hal itu disampaikan Mugi setelah menerima buku berjudul Peulara Damee (Merawat Perdamaian) berisi laporan temuan pelanggaran HAM di Aceh yang diserahkan langsung oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
Selain kunjungan ke Aceh dan menerima laporan dari KKR Aceh, Mugi melalui KSP bersama INFID, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung terus berkolaborasi dalam menggelar Festival HAM 2024 pada Juli 2024 bertema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional”.
Mugi berharap penyelenggaraan Festival HAM 2024 tersebut dapat menjadi gelaran yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat melihat bahwa Festival HAM merupakan sebuah inisiatif positif.
