fbpx

Tanpa Izin Lingkungan Badan Hukum dapat Dijerat Pidana Lingkungan Hidup

Share

Menurut UU 32 Tahun 2009 apabila Perseroan tanpa izin lingkungan akan tetapi melakukan usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL. Maka direktur, penanggungjawab dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Vide Pasal 109 UU PPLH No 32 Tahun 2009).

Sedangkan Pejabat yang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan kepada pelaku usaha tanpa izin lingkungan maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Vide Pasal 111 Ayat 2).

Sekalipun sudah memiliki Izin Lingkungan namun diketahui ternyata tidak didukung dengan dokumen lingkungan hidup. Maka, bagi pejabat pemerintah yang memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL dan UKL UPL tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Vide Pasal 111 Ayat 1).

Sementara badan hukum dapat dikenai pidana tambahan berupa tata terbib misalnya pembekuan perizinan berusaha.

Namun dengan adanya UU Cipta Kerja , terjadi perubahan ketentuan pidana. Sejak Izin Lingkungan dimaknai sebagai Persetujuan Lingkungan. Menurut UU 11 Tahun 2020 ini, Pelaku usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, misalnya berupa :

  • Keputusan kelayakan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum adalah persyaratan penerbitan perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 24 ayat 5);
  • Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup adalah syarat yang menjadi standard bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah menurunkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 34 ayat 3);
  • Hasil limbah B3 wajib diolah (Pasal 59 ayat 1);
  • Pengelolaan limbah B3 wajib tersebut mendapat perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 59 ayat 4);
  • Membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi persyaratan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ( Pasal 20 Ayat 3(b) );
  • Melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat (Pasal 61 Ayat 1).

Akan tetapi kelalaian dan kesalahan tersebut harus telah mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar

TANPA IZIN LINGKUNGAN, PEJABAT TERKAIT DAPAT DIJERAT PIDANA

DIsisi lain, bagi pejabat, menurut Pasal 111 (perubahan) pejabat yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.