fbpx

Administrasi Kependudukan menentukan Target Penerima Subsidi Voucher Listrik PT PLN

Share

Tertibnya Administrasi Kependudukan sangat dibutuhkan PT PLN Wilayah Bangka Belitung. Pendapat Reza Fauzan Manager Customer Experience PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung ini disampaikan saat acara Dialog Interaktif Wawasan Kenegaraan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perkumpulan el-PDKPBABEL 29 Juli 2021 di Studio Live Streaming Bangka Pos.

Dengan diperpanjangnya program subsidi listrik sebagai upaya penanganan dampak Pandemi COVID19 oleh Pemerintah. Diinformasikan oleh Reza Fauzan bahwa penyaluran bantuan voucher listrik diberikan sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan. Karenanya, partisipasi pelanggan PLN dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi hal yang sangat penting.

Sekretaris elPDKPBABEL, M. Choiri, S.H. menanggapi Pernyataan Reza Fauzan sebagai bukti bahwa administrasi kependudukan juga terkait dengan kebutuhan PT PLN (Persero) sebagai penyelenggara usaha kelistrikan.

Ditengah Pandemi COVID19 apabila warga tidak aktif dalam membenahi administrasi kependudukannya. Kemungkinannya, menurut Choiri warga tersebut tidak teregister sebagai target penerima bantuan berupa Voucher Listrik.

Reza Fauzan Manager Customer Experience PT PLN Wilayah Bangka Belitung

Selain itu, Reza Fauzan Manager Customer Experience PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung pun berbagi pengalaman yang menunjukan bahwa PT PLN membutuhkan partisipasi pelanggan yang proaktif untuk mengupdate peristiwa penting yang dialaminya di bidang kelistrikan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT PLN (Persero) membangun sistem Call Centre 123 dan Aplikasi Mobile PLN. Melalui saluran media ini pelanggan listrik PLN dapat berinteraksi dengan PT PLN (Persero).

“Seperti aplikasi gojek, di aplikasi PLN Mobile, pelanggan dapat memberikan bintang 1 – 5, jika pelanggan memberikan bintang 1 atau 2, maka kami (PLN) segera melakukan pengecekan bahkan ke lapangan.”

Reza Fauzan Manager Customer Experience PT PLN Wilayah Bangka Belitung

Dengan sistem administrasi data pelanggan PLN yang uptodate. PLN mengaku dapat melayani pengaduan keluhan pelanggan selama 24 jam. Pelanggan dapat mengupdate informasi tentang keberadaannya. Bahkan menurut pengalaman Reza Fauzan , aplikasi mobile PLN telah memutuskan peluang percaloan kelistrikan.

Menurut Choiri, sebagai pengemban tugas UU Kelistrikan. PT PLN Wilayah Bangka Belitung sudah sepatutnya menempatkan warga dengan istilah pelanggan. Barang listrik dan jasa yang disediakan PLN diterima oleh pengguna listrik dengan pola transaksi konsumen.

Namun, urusan administrasi kependudukan menurut Choiri tidak tepat jika pelaksanaanya berpola transasksi misalnya dengan menempatkan warga sebagai pelanggan.

“Administrasi Kependudukan adalah pengungkapan dan pengakuan dari setiap pribadi yang berada di Indonesia atau sedang berada diluar Indonesia. Ini bukan soal transaksi aku (rakyat/pemerintah) dapat apa dan kamu (pemerintah/rakyat) beri apa. Ini konsekuensi tinggal menetap dan/atau menjadi warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Muhammad Choiri, SH – Sekretaris elPDKPBABEL

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...