fbpx

Kuasa Hukum Bupati Bangka sebut Gugatan Kurang Pihak

Share

Gugatan Nelayan Rahman dieksepsi Kuasa Bupati Bangka Tergugat II sebagai gugatan kurang pihak. Menurut Tergugat, ada pihak lain seperti Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian ESDM, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT Timah Tbk yang seharusnya ditarik sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara.

Pengacara Lingkungan Hidup Agus Ewen Tjandera, SH dari Perkumpulan PDKPBABEL menerangkan hal tersebut sambil membacakan surat jawaban tergugat. Dalam bagian eskepsi TERGUGAT II selain menyatakan Gugatan Nelayan Rahman adalah tidak jelas juga didalilkan sebagai Gugatan Kurang Pihak.

Dijelaskan Kuasa Hukum Nelayan Rahman, Objek Gugatan Nelayan Rahman adalah Tumpukan Pasir 1(satu) bagian daratan baru berupa bukit pasit dan 1 (satu) bagian daratan baru berupa bukit pasir lagi dengan luas kurang lebih 4,7 Ha (empat koma tujuh hektar) di Ujung Muara Air Kantung. Kedua bukit pasir tersebut telah menyebabkan kerusakan fisik alur perairan muara air kantung dan mengakibatkan kapal rahman tenggelam.

Ringkasnya, bantahan kuasa Bupati Bangka tentang Gugatan Kurang Pihak dianggap Kuasa Hukum Nelayan tidak cermat. Sebab, Penggugat (Nelayan Rahman) tidak mempersoalkan asal usul pasir yang menumpuk diujung muara namun pelaku yang membuat pasir tersebut membentuk dinding baru di Ujung Muara Air Kantung.

Disisi lain, Agus Tjen, SH menilai tangkisan Kuasa Bupati Bangka tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Tergugat II tidak menyebutkan jenis izin dari KKP, Kemenhub, Kemen ESDM, dan PT Timah Tbk yang dimaksudnya memliki hubungan hukum dengan Objek Perkara.

“Jika boleh begitu, bisa saja Tergugat asal sebut orang atau lembaga, tanpa merinci peran dan hubungan hukumnya dengan objek perkata. Persidangan menjadi kabur.”

Agus Tjen, SH Pengacara Lingkungan Hidup Perkumpulan PDKPBABEL

Nanti, dalam Replik Kuasa Hukum Nelayan Rahman akan meminta Majelis Hakim untuk tidak menanggapi informasi TERGUGAT II tersebut. Sebab, sejak awal, penggugat telah meminta majelis hakim menerapkan pemeriksaan strict liabilty para tergugat terhadap objek perkara. Katanya, tergugat lah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan hal itu bukan karena kesalahan/kelalaiannya.

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...