fbpx

Problem Issue Drafting Perda Bantuan Hukum

Share

Turunan dari UU Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011, beberapa kabupaten mulai lakukan drafting Perda Bantuan Hukum. Namun John Ganesha Siahaan, Ketua dari otganisasi bantuan hukum Perkumpulan PDKPBABEL menanggapi terdapat 3 problem issue dalam tahapan drafting perda bantuan hukum.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah menjalankan misi bantuan hukum negara sejak tahun 2013, PDKPBABEL menilai program bantuan hukum mampu menjamin perlindungan hak persamaan setiap orang dimuka hukum. Namun kemampuan negara melakukan pemenuhan hak tersebut ditentukan dari ketersediaan anggaran. Karenanya ia berharap Tim Perumus (drafting perda bantuan hukum) melibatkan LBH/OBH terakreditasi didaerah untuk menyusun Perda Bantuan Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor WIlayahnya disetiap Provinsi.

3 PROBLEM ISSUE DRAFTING PERDA BANTUAN HUKUM

RATIO LEGIS KRITERIA PENERIMA BANTUAN HUKUM

Penerapan Pasal 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagaimana tata peraturan dibawah Undang-Undang (dalam hal Perda) idealnya tidak diperkenankan bertentangan dengan Undang-Undang. Namun, sepanjang tidak ada kepentingan pihak lain untuk melakukan uji publik di DPRD atau Uji Materi ke Mahkamah Agung, maka kemungkinan Drafting Perda Bantuan Hukum akan disahkan sebagai Perda Kabupaten atau Provinsi

UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Pasal 5 Ayat (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 5 AYat (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Probelamatika muncul saat penalaran hukum dari bunyi Pasal 5 UU Bantuan Hukum dimaknai mengikat “bahwa Hak dasar yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan merupakan kriteria permasalahan hukum yang dialami oleh pemohon penerima bantuan hukum”.

Penalaran hukum tersebut pernah ditemukan PDKPBABEL saat menjalankan misi Perda Bantuan Hukum di suatu kabupaten. Pemerintah Kabupaten/Provinsi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 UU Bantuan Hukum yang bunyi pasalnya turut diratifikasi kedalam Perda Bantuan Hukum Kabupaten/Provinsinya adalah berkaitan dengan kriteria permasalahan hukum yang diajukan pemohon haruslah berkenaan dengan pelanggaran hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pada tataran praktis, akhirnya beberapa permohonan dari warga setempat dikabupaten itu semisal gugatn perceraian, permohonan peninjuan kembali terpaksa dianggarkan PDKPBABEL melalui Skema Anggaran Bantuan Hukum dari APBN. Pemda berpendapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perceraian, Tindak Pidana Narkotika, dan lainnya bukanlah perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pemenuhan hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan dari pemohon bantuan hukum.

Beberapa permasalahan hukum yang akhirnya bisa diberikan bantuan hukum antara lain mengenai Perselisihan Hubungan Industri (Hak Atas Pekerjaan) dan Malpraktik Kedokteran / Layanan Kesehatan (Hak atas Kesehatan) atau kekerasan terhadap perempuan. Karena tidak mudah mendapatkan kasus seperti itu, maka implementasi Perda Bantuan Hukum bisa jadi tidak terserap.

PERLUASAN MAKNA MISKIN DALAM UU BANTUAN HUKUM

Menurut John Ganesha SIahaan, justru kehadiran Pasal 5 UU Bantuan Hukum membuka makna bantuan hukum tidak hanya diperuntukan kepada warga miskin/kelompok miskin yang biasanya terdaftar dalam data base orang miskin disetiap Dinas Sosial dimasing-masing daerah. Katanya, seorang istri yang menikah dengan suami kaya bisa saja seketika menjadi “miskin” lantaran tiba – tiba seluruh akses keuangan, rumah dan surat-surat diputus oleh suaminya. Keadaan seperti ini menurut UU Bantuan Hukum adalah keadaan ketidakmampuan memenuhi Hak Dasarnya. Sehingga terhadap perempuan tersebut, PDKPBABEL berharap Kelurahan/Kepala Desa setempat dapat memberikan Surat Keterangan TIdak Mampu dan Surat Keterangan Domisilinya.

Ketentuan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut sudah dimungkinkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberina Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disebut dengan PP 42/2013).

Pada Pasal 8, 9 PP 42/2013 Jis Pasal 15 Ayat 5 UU Bantuan Hukum secara formil merupakan jawaban atas keresahan apabila Penerima Bantuan Hukum tidak teregister dalam data kependudukan dan target grup instansi kedinasan bidang sosial sebagai “orang miskin” namun membutuhkan persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan Miskin demi mendapatkan bantuan hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang dimaksud UU Bantuan Hukum.

NEXT :

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...