fbpx

Apakah Pembeda Istilah Hukum Pidana Umum dan Khusus

Share

Apakah yang mendasari sehingga terdapat Istilah Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia? Jawabannya dimulai ketika Tokoh Pergerakan Kemerdekaan serta ahli hukum Indonesia melalui Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen) Jo. UU No. 1 Tahun 1946 menerima warisan Hukum Belanda yang dikenal dengan KUHP atau Wetboek van Strafrecht sebagai Hukum Pidana Umum di Indonesia.

Kompilasi Hukum Pidana dari Belanda ini, dianggap cukup rigit dan lengkap sebagai produk hukum yang “menemani” Bangsa Indonesia mengatasi persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Istilah Hukum Pidana Umum dan Khusus timbul sederhanya lantara KUHP Belanda sudah memuat secara umum bentuk kejahatan dan pelanggaran, namun sewaktu-waktu seiring perkembangan peradaban manusia termasuk jenis kejahatan baru maka diperlukan adanya Hukum Pidana Khusus yang dapat menanganinya.

Hukum Pidana Umum dan Khusus

Terdapat beberapa pendapat Ahli Hukum dalam menguraikan perbedaan istilah Hukum Pidana Umum dan Khusus. Ahli hukum Bagir Manan, mencermati Penyimpanangan Hukum Pidana Khusus dari Hukum Pidana Umum pada dasarnya harus tetap berada pada batas-batas yang diperkenankan dalam konsep hukum pidana materiil dan formil secara umum. Singkatnya, apabila suatu Hukum Pidana Umum atau Khusus keluar dari batas tersebut, maka bisa jadi perbuatan yang diatur sebagai norma perbuatan melawan hukum tersebut tidak memenuhi kebenaran materiil dan formil sebagai suatu hukum pidana.

Beberapa Argumentasi Bagir Manan tentang penyimpangan Hukum Pidana Khusus terhadap Hukum Pidana Umum harus memenuhi syarat :

  • Semua kaidah umum berlaku dan prevail kecuali secara khusus diatur berbeda;
  • Secara khusus menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif, sehingga tidak sekedar menyimpangi kaidah umum;
  • Secarah khusus bermaksud untuk memperkuat asas kaidah umum bukan untuk melemahkan;
  • Kaidan khusus bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asa umum atau kesimpulan umum belaka;
  • Kaidah khusus harus berada dalam regim hukum yang sama dan diatur dalam per-tingkatan peundang-undangan.

Perbedaan pendapat diutarakan oleh Teguh Prasetyo dengan menekankan penyimpangan Hukum Pidana Khusus bukan terhadap KUHP. Penyimpangan Hukum Pidana Khusus justru ditemukan terhadap hukum pidana materiil dan Formil.

Menurut Teguh Prasetyo, Ketentuan Hukum Pidana Khusus terjadi karena ketentuan Hukum Pidana Materiil memiliki sifat elastis, misalnya :

  • Perbuatan pidana bisa menjangkau antar negara (transnasional);
  • Perbuatan pidana bisa bersifat politik;
  • Subjek Hukum bisa jadi Korporasi;
  • Aparatur Sipil Negara adalah subjek hukum tersendiri, harus ada ketentuan hukum pidana khusus / sendiri;

Kemudian ketentuan Hukum pidana Khusus terjadi karena Hukum Pidana Formil bisa dimungkinkan untuk mengaturnya, misalnya :

  • Ketentuan Hukum Pidana Khusus mengkehendaki adanya pemeriksaan yang lebih cepat terhadap perkara perlindungan anak;
  • Ketentuan Hukum Pidana Khusus menginginkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diluar Penyidik Kepolisian RI.
  • Secara Formil tidak ada pertentangan jika tindak pidana khusus itu diperiksa melalui pengadilan khusus;
  • Untuk mengungkap kebenaran materiil, diperlukan ketentuan khusus tentang tata cara pembuktian terbalik atau membuka rahasia bank.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

2 Responses

  1. Kina says:

    I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

    I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger
    if you are not already
    Cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *