fbpx

Tata Cara Pemecatan ASN Dengan Tidak Hormat

Share

Pemecatan ASN saat ini mengacu pada pada UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Didalam Pasal 87 (4) UU ASN , Pemecatan ASN dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat karena alasan -alasan berikut ini :

  1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Artinya apabila PNS atau ASN melakukan tindak pidana, maka pada dasarnya ia dapat diberhentikan dengan tidak hormat, namun ada ketentuan yang wajib diperhatikan sebelum melakukan Pemecatan ASN.

  1. Keputusan itu haruslah sudah memiliki kekuatan hukum tetap
  2. Tindak pidana tersebut terkait kejahatan atas jabatan atau ada hubungan dengan jabatannya;
  3. Tindak pidana tersebut terkait kejahatan pidana umum;
  4. Namun ia diputus dengan pidana penjara paling singkat 2tahun dan dilakukan dengan berencana;

Manajemen Pemecatan ASN

Menurut Pasal 266 PP Nomor 17 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP No 17 tahun 2020 Tentang Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bagian Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan. Pemberhentian ini dilakukan dengan usulan yang dilakukan oleh :  

  • PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. Kemudian
  • Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Selain itu untuk mengetahui format pengusulan yang dimaksud pada PP Nomor 17 Tahun 2017 diatur melalui Pasal 18 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bagian Ke-12 Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan.

Berikut Ini contoh berkas Pemecatan ASN dengan tidak hormat.

Formulir-Pemecatan-ASN-dengan-TIdak-Hormat

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

1 Response

  1. Eloise says:

    I am truly grateful to the holder of this web
    site who has shared this impressive post

Leave a Reply

Your email address will not be published.