fbpx

Tindak Pidana Perbankan diluar KUHP

Share

Tindak Pidana Perbankan – KUHP adalah produk hukum pidana yang sudah lama digunakan penduduk semasa nusantara dibawah imperialisme belanda. Kitab ini berjudul “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie” kemudian dirubah menjadi “Wetboek van Strafrecht” dan melalui UU No 1 Tahun 1946 tentang PERATURAN HUKUM PIDANA, dinamakan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Kemudian dengan UU Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan KUHP berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

            Jika mengacu sumber sejarah tersebut, baik secara formil dan materiil kemampuan jerat pidana KUHP hanya sebatas menangkap pelaku kejahatan pencurian, pengancaman, penipuan atau kejahatan jabatan. Namun rupanya KUHP sudah menduga kejahatan akan terus berkembang, Pasal 103 KUHP menyatakan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

            Dengan menggunakan asas Lex Specialis derograd legi generalis, maka kejahatan dan pelanggaran yang bergerak dalam dunia perbankan baik yang menggunakan Bank sebagai saran pencapaian maksud jahatnya (Crimes Through the Bank) atau menjadikan Bank sebagai sasaran kejahatannya (Crimes Against Bank) membutuhkan adanya UU khusus yang mengatur bagaimana rumusan perbuatan delik Tindak Pidana Perbankan, ancaman pidana, pidana tambahan termasuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban diperluas tidak hanya menyangkut orang tetapi badan hukum.

Delik Tindak Pidana Perbankan berdasarkan UU Perbankan

            Beberapa kekhususan Tindak Pidana Perbankan yang diatur dalam UU Perbankan UU No 7 Tahun 1992 Jo Perubahan UU No 10 Tahun 1998 tentang bentuk kejahatan perbankan yang menyimpangi KUHP antara lain :

  1. Adanya jeratan sanksi pidana bagi pihak terafiliasi;
  2. Adanya delik bagi setiap orang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri
  3. Adanya delik bagi setiap orang yang tidak menjaga prinsip kerahasiaan bank;
  4. Adanya delik bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang seharusnya menjadi kewajibannya kepada Bank Indonesia;
  5. Adanya delik Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang sebenarnya sudah dikenal dalam KUHP misalnya pemalsudan dokumen pembukuan, memberikan keterangan yang tidak benar, atau penipuan. Namun yang berbeda ancaman pidana penjara memuat pidana minimum yakni sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta denda yang tinggi yakni 10M dan paling banyak 200M:
  6. Adanya tindak pidana suap perbankan;
  7. Adanya konsep pidana tata tertib yang dikenal dengan sanksi administratif. Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Delik Tindak Pidana Perbankan diluar KUHP dan UU Perbankan

            Diluar KUHP dan UU Perbankan terdapat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mampu menjerat pelaku yang menjadikan BANK sebagai sarana mencapai maksud jahat nya. Delik Tipikor ini bergerak pada Bank yang sumber permodalannya berasal dari keuangan negara karena dapat merugikan keuangan negara atau aktifitasnya dapat mengancam perekonomian nasional.

            Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara dan denda bahkan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

            Dalam kegiatan penyidikan Tindak Pidana Korupsi memang harus memperhatikan terlebih dahulu apakah perbuatan pelaku merupakan delik UU Perbankan dan apakah Bank yang dimaksud menggunakan sumber keuangan namun. Apabila pegawai bank, pihak terafiliasi, dan direksi dari Bank tersebut terungkap menerima suap sebagai hadiah atas kemudahan persetujuan fasilitas kredit, dan ternyata dikemudian hari kredit tersebut macet karena memang penuh dengan kepalsuan, maka penyidik dapat mengembangkan para pegawai dan pimpinan bank yang menerima suap untuk membuktikan secara terbalik atas harta kekayaan yang diperolehnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

            Sementara, UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah konsep pemidanaan dari predicate crime, dan yang paling sering adalah dengan memanfaatkan Bank sebagai sarana pencapaian maksud jahatnya. Apabila hanya mengacu pada delik KUHP, UU Perbankan, dan  UU Pemeberantasan Tipikor maka uang atau harta yang diperoleh dari tindak kejahatan dan disimpan pada bank-bank yang ada di Indonesia atau diluar negeri tentu tidak akan bisa dirampas sebagai bagian dari penindakan asal kejahatan tersebut.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.