fbpx

Pemanggilan Saksi Oleh Pengadilan Negeri Sungailiat

Share

Kemarin 28 Oktober 2021 Kuasa Hukum Penggugat (Nelayan Rahman) dari LBH Perkumpulan PDKPBABEL kembali mengajukan permohonan pemanggilan saksi oleh pengadilan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Babel dan Menteri LHK RI Cq Dirjen Gakkum KLHK RI kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.SGL .

Hal ini diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 139 HIR yang berbunyi :
(1) Jika penggugat menghendaki kebenaran tuntutannya diteguhkan denngan saksi, atau tergugat menghendaki kebenaran perlawanannya diteguhkan n saksi, tetapi saksi itu tidak dapat dibawa menurut peraturan pasal 121 karena tidak mau menghadap atau karena sebab lain, maka pengadilan negeri harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi, dan harus menyuruh seorang pegawai yang berwenang untuk memanggil saksi yang tidak mau menghadap itu.

(2) panggilan serupa disampaikan juga kepada saksi yang menurut perintah yang diberikan karena jabatannya akan diperiksa oleh pengadilan negeri. (Sv. 133; IR. 116, 392.)

Beberapa alasan yang melatarbelakangi penggugat mengajukan permohonan pemanggilan saksi oleh pengadilan tersebut melalui majelis hakim adalah :

  1. Untuk meneguhkan dalil gugatan penggugat yang membuktikan kualifikasi perbuatan melawan hukum para tergugat berdasarkan surat sanksi administrasi Paksaan dari Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung dan Kementerian Lingkungan Hidup RI terhadap PT Pulomas Sentosa.
  2. Kuasa Hukum Penggugat telah berusaha melalui lisan dan tulisan meminta kesediaan pejabat yang dimaksud menjadi saksi dalam perkara a quo penggugat. Namun hingga saat ini, permohonan penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi.
  3. Menanggapi perkembangan fakta yang terungkap dalam acara persidangan berupa pembuktian dengan kesaksian dari 4 saksi nelayan air kantung. Oleh karena para saksi mengaku tidak mengetahui adanya surat sanksi administrasi paksaan dari pemerintah, namun seluruh keterangannya sangat relevan dengan isi surat sanksi adminitrasi pemerintah;
  4. Menanggapi salinan fotocopy dari copy surat sanksi administrasi paksaan pemerintah yang penggugat ajukan sebagai daftar bukti , memerlukan pembuktian sesuai dengan salinan aselinya melalui pejabat yang menerbitkan surat

Perlu kami sampaikan permohonan pemanggilan saksi oleh pengadilan ini sebenarnya telah diajukan 1 (satu) kali oleh penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada majelis hakim dalam persidangan, namun Majelis Hakim berpendapat lain yang pada intinya menegaskan penggugat lah yang berkewajiban untuk menyediakan Saksi-saksi sebagaimana dalil gugatan privat (perdata) menggunakan pedoman : Siapa yang menuntut suatu hak, maka ia yang membuktikan.

Namun pada persidangan kemarin 28 Oktober 2021, setelah agenda pembuktian dengan saksi dari penggugat telah selesai. Permohonan Pemanggilan Saksi oleh pengadilan dari pejabat pemerintah yang diajukan Penggugat ternyata akan dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim.

Melalui Pengacara Rostam Rahmad SH dan Agus Tjen SH selaku Kuasa Hukum Nelayan Rahman, surat permohonan pemanggilan saksi oleh pengadilan negeri sungailiat diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan dan dicatat oleh Panitera.

Adapun pemanggilan saksi oleh pengadilan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemrov Kep Bangka Belitung, untuk membuktikan alasan pelanggaran hukum yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada Tergugat I, bahkan perkembangan terkini diluar persidangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan pemberatan sanksi kepada Tergugat I berupa Sanksi Administrasi Pencabutan Perizinan Berusaha kepada PT Pulomas Sentosa ;

Sementara Pemanggilan Saksi oleh pengadilan kepada Menteri Lingkungan Hidup Cq Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup diperlukan untuk membuktikan alasan Pelanggaran Hukum yang diterapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga menjatuhkkan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT Pulomas Sentosa (Tergugat I);

Sampai hari ini, belum diperoleh informasi yang sahi apakah Majelis Hakim akan memenuhi permohonan pemanggilan saksi oleh pengadilan yang diajukan penggugat.

Disisi lain, PDKPBABEL berharap apabila Berita Pemanggilan Saksi oleh pengadilan telah disetujui oleh Majelis hakim hendalah pihak Kementerian KLHK RI dan Dinas LH Pemprov Bangka Belitung berkenan menghadiri agenda persidangan selanjutnya dan menyampaikan keterangan dengan kesaksiannya.

PRESS RILIS – PROGRESS REPORT
*Penanganan Perkara Nelayan Rahman *

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...