fbpx

Pariwisata Papua dan Papua Barat Perkuat Infrastruktur dan Anggaran

Share

Langitbabel – Jakarta🇮🇩Pariwisata sebagai sektor unggulan mendapat dukungan oleh Presiden dan semua kementerian untuk mendukung dengan dibangunnya infrastruktur yang menghubungkan tujuan wisata. Pariwisata menempati kedua sektor unggulan perekonomian dampaknya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Di Indonesia masuk 10 besar negara daerah tujuan wisata di kunjungan ke Indonesia, sedangkan untuk tingkat Asean Indonesia menempati nomor satu dengan tingkat kunjungan terbanyak sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan wisman meningkat mencapai 7,6 persen.

Kawasaan perintisan pariwisata, tingkat kunjungan turun naik di Papua terutama dari potensi pasar seperti Cina, Singapura, Amerika, Australia, dan Eropa.

M. Jusrianto Direktur Bakornas LEPPAMI PB HMI Menyampaikan Paparannya dihadapan peserta

“Posisi  daerah di Papua salah satu didaerah Puncak Jayawijaya paling mahal didunia untuk dikunjungi dengan kultur budaya Papua dipuncak ada daya tariknya,”ungkap Yoserizal Perwakilan Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata disaat menyampaikan paparannya yang diselenggarakan oleh Bakornas Leppami PB HMI dimarkas Aula PB HMI di Jakarta.

Dengan lokasi alam budaya untuk peluang pengembangan fokus ke papua dan papua barat yang saat ini telah menerbitkan dua Perpres percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Salah satu upaya dengan menyelenggarakan kegiatan untuk PON juga mendatangkan turis dengan momen ini sangat tepat pengembangan promosi pariwisata.

Pengembangan fasilitas disertai dengan 5 proyek besar diantaranya jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, perhotelan, dan infrastruktur pendukung pariwisata.

“Dimana insfrastruktur pariwisata salah satu akses yang menghubungkan turis dari asal dan ketempat tujuan, terutama trans penghubung pembangunan bandara,”sambungnya

Ditambahkan lagi, tantangan alam yang indah akses atraksi, penginapan restoran dan lain-lain serta citra keamanan yang belum kondusif yang harus dijaga.

“Terus lahan pariwisata yang dikuasai oleh hak ulayat yang tidak sembarangan dikuasai, tapi ada solusinya dengan cara hubungan lebih baik pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pemilik tanah ulayat,”tambahnya

Dampak ekonomi pola kerja sama antar kementerian, dan juga menyiapkan kebutuhan tenaga SDM prefesional yang memadai, melalui pendidikan pariwisata.

“Komitmen kepala daerah dalam pengembangan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri tapi harus didukung anggaran guna pengembangan kegiatan pariwisata tersebut,”tukasnya

Ditempat yang sama juga disampaikan oleh Direktur Bakornas PB HMI M. Jusrianto, bahwa pengembangan pariwisata sangat perlu didukung oleh semua pihak karena memerlukan biaya yang sangat besar dan proses yang panjang untuk mengembangkan pariwisata ini.

Kegiatan ini juga dengan mendatangkan pembicara dari Direktur Bakornas Leppami PB HMI M. Jusrianto yang juga penyelenggara kegiatan seminar ini, Perwakilan Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Parawisata, Alvin A. Camba (Phd Candidate at John Hopkins University dan Non-Resident fellow with Stratbose ADR Institute), dengan tema “Menopang Papua Damai dan Sejahtera Melalui Pembangunan Pariwisata yang digelar dalam Seminar Perdamaian.

Dalam paparannya M. Jusrianto selaku Direktur Bakornas LEPPAMI PB HMI menjelaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan pembangunan pariwisata di Papua, karena selama ini belum maksimal untuk pengembangan patiwisata, dimana insfrastruktur belum maksimal,karena akses tujuan wisata yang dikembangkan dan juga pengembangan juga tentu dengan pendekatan persuasif karena konflik bisa menjadi persoalan di Papua.

“Artinya pemerintah harus serius memperhatikan keinginan sentuhan masyarakat, agar pengembangan pariwisata bisa berkembang,”ungkap M. Jusrianto.

Hal yang sama disampaikan oleh Riki Air dari PP PMKRI, mengatakan bahwa orang Papua masih merasakan hak-hak dasar sosial budayanya belum dihargai dan diakui sepenuhnya, bahkan merasa dikorbankan dari implementasi kebijakan dalam proses pembangunan.

“Artinya masyarakat selama ini merasakan hak mereka tidak dihargai, hanya jadi korban dari kebijakan dalam pembangunan pariwisata,”ungkap Riki

You may also like...