fbpx

Mensomir Arogansi Ombudsman RI

Share

Hari ini 24 Oktober 2019 – Adalah terakhir pada 12 September 2019, saya dan kawan-kawan aliansi mendatangi langsung Kantor Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung untuk menyampaikan petisi dan membuat laporan ulang dihadapan Plt Kepala Perwakilan. Artinya sudah lebih dari 30 hari sejak laporan pengaduan ulang ke II tidak ditanggapi Ombudsman RI dan 90 Hari pula Ombudsman RI enggan menanggapi laporan pengaduan I yang diadakn pada 29 Juli 2019 yang lalu.

Sebaiknya pembaca membuka link yang dilekatkan pada laporan pengaduan I dan laporan pengaduan II, agar dapat memahami konten pengaduan yang disampaikan oleh aliansi masyarakat sipil di bangka belitung. Mengutip Pidato Awal Presiden Jokowi saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 di MPR RI, rasa merepresentasikan perasaan saya dan kawan-kawan sebagai publik.

Birokrasi itu bukan hanya Send tapi Delivered

Kutipan Pidato Presiden Joko Widodo 2019

Sistem pengaduan online Ombudsman RI sungguh hebat diciptakan, tetapi sistem ini terkadang diciptakan formalitas agar pengaduan itu “Send” terkirim, tetapi apakah kemudian pengaduan itu “Delivered” tersampaikan?. Jika sudah delivered maka muncul kewajiban untuk ” Read” dibaca pula kemudian dijawab (Reply)?.

Keadaan seperti itu menurutku bukanlah keadaan biasa , tetapi sebuah peristiwa hukum. Sebab Ombudsman RI memiliki hubungan hukum dengan saya dkk (dan kawan-kawan) sebagai publik yang dimaksud dalam UU Pelayanan Publik dan UU Ombudsman RI itu sendiri.

Pasal 18C UU Pelayanan Publik menyebutkan bahwa masyarakat (saya dkk) berhak mendapatkan tanggapan atas pengaduan yang disampaikannya. Dalam hal ini pengaduan itu adalah mengenai tidak ditanggapinya pengaduan online yang telah kami lakukan pada 29 Juli 2019 kemudian pada tanggal 12 September 2019.

Lagi-lagi saya tertarik dan memperluas makna dari Pidato Awal Presiden Jokowi Periode II tentang kebiasaan protokoler yang lantas bisa menjadi “seakan-akan Undang-Undang” yang harus dilakukan dituruti. Hubungan dengan fenomena yang kami alami begini.

Mungkin bagi pimpinan ORI beserta jajaran staf perwakilan ORI di Bangka Belitung, laporan pengaduan yang kami sampaikan melalui online atau mendatangi langsung Kantor Perwakilan ORI Babel hanyalah celoteh yang dapat diabaikan tidak perlu ditanggapi dengan jawaban surat atau lisan.

Maka melalui tulisan ini, perlu saya sampaikan sebagai pembuat konten dalam ruang publik yang diatur dalam UU ITE adalah bertujuan untuk mengkritik Pimpinan Ombudsman RI agar tidak membiasakan dirinya lantas kelak menjadi “seakan-akan Undang-Undang” yang menciptakan hukum kebiasaan bagi OMBUDSMAN RI “dapat” mengabaikan pengaduan yang disampaikan masyarakat dan atau “dapat” menentukan atau menciptakan wewenang yang tidak tepat (Onjuist) yakni ORI TIDAK WAJIB MENANGGAPI surat-surat pengaduan publik.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...