fbpx

Menjamin Green Constitution Masyarakat Bangka Belitung

Share

Menuju Pintu Mahkamah Konstitusi – Ide tentang Konstitusi sudah ada sejak zaman yunani. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan konstitusi dalam makna bahasa perancis mengandung arti sebagai permulaan dari segala peraturan mengenai negara.

Maka, bagaimana permulaan peraturan negara yang mendudukan jaminan Green Constitution masyarakat Bangka Belitung. Seperti kita tahu segala hal tentang pertambangan akan selalu dekat dengan issue kerusakan lingkungan.

Saya jadi ingat ajaran Aristoteles seorang filsuf yang mengatakan bahwa negara dioperasionalkan sebagai sebuah cara terbaik bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaiknya bahkan manusia yang paling “baik” menurut aristoteles adalah ketika manusia itu adalah warganegara yang baik.

Dari kedua paragraph diatas, tulisan ini berusaha mengungkapkan bagaimana eratnya hubungan antara ide green konstitusi masyarakat Bangka Belitung dengan tujuan tujuan terbaik manusia yang ada di bangka belitung.

Kedua variabel itu jika dipelajari lalu diletakan pada kondisi pasca pertimahan dibangka belitung terkini. Sebagai penduduk bangka belitung saya dapat merasakan Green Constitution dalam UUD NRI 1945 memang mengandung nilai nominal sebuah konstitusi (Teori Nilai Konstitusi dalam Hukum Tata Negara).

Terkini nomilisasi itu saya ungkapkan dengan mengadvokasi kebijakan negara melepas minimal 9% sahamnya di PT Timah Tbk menjadi saham daerah Bangka Belitung.

Berikut bunyi pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengandung norma lingkungan hidup atau green constitution :

  • Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  • Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Green Constitution Masyarakat Bangka Belitung
Green Constitution Masyarakat Bangka Belitung

Mari menoreh ayat-ayat tentang green konstitusi dalam UUD 1945 setelah amandemen diatas. Pasal 28H ayat(1) dan Pasal 33 ayat(4) adalah permulaan peraturan negara tentang lingkungan hidup dan jaminan perlindungan hak warganegara.

Meski dinarasikan dalam Amandemen UUD 1945 itu bahwa lingkungan yang baik – sehat adalah hak setiap orang kemudian kegiatan perekonomian berpedoman wawasan lingkungan namun selama ini maknanya hanyalah bernilai normative saja. Kenyataannya diperlukan tetapi keberlakuannya tidaklah pernah efektif

Penulis Langitbabel Blog : John Ganesha Siahaan

Selanjutnya Baca : Presiden RI Ingin Membaca Suara Konsitusi Warganegara

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

1 Response

  1. Wadaw bicara teori konstitusi bro…