fbpx

Beberapa Unsur Pidana Perpajakan

Share

Ada beberapa unsur pidana perpajakan yang diuraikan pada BAB VIII Kompilasi UU Ketentuan Umum Perpajakan. Unsur-Unsur pidana perpajakan tersebut adalah :

Unsur Pidana Perpajakan

  1. Adanya unsur pidana perpajakan yakni setiap orang baik pribadi maupun badan;
  2. Adanya unsur pidana perpajakan “karena kealpaan”:
    1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
    2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
    3. Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan;
    4. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat;
  3. Adanya unsur pidana perpajakan “dengan sengaja”:
    1. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    2. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    3. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
    4. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
    5. menolak untuk dilakukan pemeriksaan
    6. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolaholah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
    7. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
    8. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia
    9. tidak menyetorkan pajak yang
    10. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    11. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
    12. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    13. dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar;
    14. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
    15. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
    16. tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak;
    17. menyalahgunakan data dan informasi perpajakan;
  4. Adanya unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
  5. Adanya ancaman pidana.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

3 Responses

  1. website says:

    Everything is very open with a really
    clear explanation of the challenges.
    It was truly informative.
    Your site is extremely helpful.
    Thank you for sharing!

  2. WilburWax says:

    buy cialis online europe: buy cialis online overnight buy cialis online at lowest price
    cialis original for sale

  3. CharlesWef says:

    buy cialis very cheap prices fast delivery: cialis for daily use can i buy cialis in uk
    buy cialis united kingdom

Leave a Reply

Your email address will not be published.