fbpx

Tindak Pidana Pencucian Uang Termasuk Tindak Pidana Khusus

Share

Tindak Pidana Pencucian Uang – Suatu peristiwa dapat disebut sebuah peristiwa pidana dinamakan E. Utrecht dengan Starfbaarfeit yakni karena perbuatannya bertentangan atau melawan hukum dan karena adanya hukum itulah maka ia harus dihukum. Artinya, seseorang yang melakukan Korupsi dan Pencucian Uang barulah dapat dimaknai sebagai Tindak Pidana karena memang ada Hukum yang melarang perbuatan tersebut dan mengatur hukuman bagi pelanggar.

Apabila kita mengacu KUHP , kumpulan hukum – hukum pidana warisan hukum belanda yang disahkan sebagai Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional melalui UU No 1 Tahun 1946 Jo UU No 73 Tahun 1958, maka kemungkinan besar Pemberantasan Korupsi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan berjalan.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Sekalipun KUHP dapat menjerat orang yang mencuri uang negara, menggelapkan uang kantor negara, atau mensita benda (Pasal 39 KUHP), melanggar kewajiban jabatan, namun perbarengan kejahatan itu akan sulit dalam penegakan hukumnya.

Belum lagi, ancaman pemidanaan dalam KUHP menggunakan istilah paling lama, wajar saja sering ditemukan putusan hanya dibawah 1 tahun (sebab paling lama 15 tahun).

Berangkat dari Pasal 103 KUHP “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”. Maka dibuatlah UU khusus Tindak Pidana Korupsi dan UU Khusus Tindak Pidana Pencucian Uang, keduanya menjadi dasar legal untuk melakukan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana.

Konsep kekhususan ini, diperoleh melalui frasa “oleh ketentuan perundang-undangan lainnya” didalam Pasal 103 KUHP. Sehingga, Korupsi dan Praktik Pencucian Uang termasuk sebagai Tindak Pidana Khusus dan penerapannya dalam sistem hukum sudah sesuai dengan doktrin hukum yang dikenal dengan prinsip Lex Specialis derograd Legi Generalis.

Apabila ada laporan tentang peristiwa hukum yang mengandung delik korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang maka perbuatan ini akan dijerat dengan UU Pemberantasan Tipikor Nomor 30/1999 Jo 20/2001 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.