fbpx

Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila Adakan Penyuluhan Hukum

Share

Langitbabel – Sungailiat🇲🇨Lembaga Perlindungan Hukum Dan Ham Pancasila (LPH & HAM PANCASILA) merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang berdiri sejak tahun 2003, LPH & HAM PANCASILA telah terverifikasi dan terakreditasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak tahun 2016. LPH & HAM PANCASILA diketuai oleh Ibu Budiana Rachmawaty, SH., MH. 

LPH & HAM PANCASILA telah bermitra kerja dengan beberapa Pengadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan, diantaranya : Pengadilan Negeri Pangkalpinang tahun 2018, Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2017 hingga sekarang dan Pengadilan Agama Sungailiat tahun 2017 hingga sekrang, Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2017 hingga sekarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Prov. Kep. Bangka Belitung.

Pada 14 September 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut, Sungailiat, LPH & HAM PANCASILA mengadakan penyuluhan hukum dengan mengangkat tema mengenai :

Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Bidang Litigasi dan Non Litigasi dalam Proses Perkara Pidana Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Budiana Rachmawaty, SH., MH – Ketua OBH LPH & HAM PANCASILA

“Dalam sambutannya, Kalapas Bukit Semut Bapak Fauzul Ansori Amd. IP., S.Sos menyampaikan apresiasi kepada LPH & HAM PANCASILA yang telah bersedia melaksanakan penyuluhan di Lapas Bukit Semut.

“untuk di tahun 2019 kami akui belum ada lembaga dan instansi yang melakukan penyuluhan di Lapas kami, biasa untuk mengadakan kegiatan seperti ini kami harus mencari lembaga atau instansi yang bersedia memberikan penyuluhan hukum, namum LPH & HAM PANCASILA langsung mengirim permohonan kepada kami untuk kegiatan ini, sehingga kami sanggat mengapresiasinya,” ungkapnya

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Tersangka/Terdakwa yang menjadi warga binaan Lapas Bukit Semut untuk dapat mengetahui hak-hak mereka dalam memperoleh keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satu hak tersebut adalah mengenai hak untuk mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa, “Guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan” dan Pasal 57 KUHAP, “setiap Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi Penasehat Hukum, apalagi yang bersangkutan diancam pidana dengan hukuman di atas 5 tahun”.

Sedangkan Pasal 56 KUHAP menjelaskan “dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan dalam proses peradilan WAJIB menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka,”tambahnya

Berdasar kasus-kasus yang sering terjadi di lingkup Pengadilan Negeri Sungailiat, didominasi oleh perkara Narkotika yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, sehingga selama kegiatan penyuluhan berlangsung semua peserta penyuluhan sangat antusias mendengarkan materi dan memberikan bebrapa.

Diantaranya yang ditanyakan adalah mengenai: kualifikasi mengenai Tindak Pidana Narkotika Pemakai dan Pengedar sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana cara pengurangan hukuman bagi Terpidana yang tidak setuju atas putusannya dan minta di dampingi oleh Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma.

“Antusias peserta tersebut membuat Kalapas Bukit Semut meminta agar kegiatan penyuluhan ini dapat dilakukan secara berkenjutan “saya harap kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan, karena sangat penting bagi warga binaan kami, agar tidak ada lagi yang mendapatkan hukuman yang tinggi dan agar dapat diputus berdasarkan keadilan,” ujarnya

“Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua LPH & HAM PANCASILA menyampaikan bahwa kegiatan Penyuluhan hukum ini merupakan salah satu kewajiban dari lembaga yang dipimpinnya agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Hukum.

“bahwa OBH yang telah terverifikasi wajib untuk melakukan penyuluhan hukum kepada mayarakat, oleh karena itu kami akan sangat berterimaksih kepada Kalapas Bukit Semut dan jajaran telah memberikan dukungan atas kegiatan ini,” ujar Ketua LPH & HAM PANCASILA Budiana Rachmawaty.

You may also like...