fbpx

KEPOLISIAN HARUS TINDAK LEASING NAKAL (PRIMUM REMEDIUM)

Share

Bagi sarjana hukum prinsip pemidanaan mengenal konsep Utimum Remedium yang artinya pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir, namun ditengah situasi pandemi covid 19, Perkumpulan PDKPBABEL menyatakan prinsip Primum Remedium perlu dikedepankan bagi leasing perusahaan pembiayaan yang nakal mengatasnamakan perbuatan merampas agunan dimanapun dan kapanpun sebagai suatu yang sah karena Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Hari ini, John Ganesha Juru Bicara Tim Negosiasi PDKPBABEL untuk Debitur terdampak Pandemi Covid19 kembali melaporkan telah terjadi pencegatan dijalan lintas bengkulu oleh sejumlah debt collector terhadap debitur bersama 2 orang anggota keluarganya, sebelumnya pernah terjadi di pomp bensin saat debitur perjalanan menuju kota jogjakarta, dan satu lagi terjadi di serpong tangerang selatan.

Setelah dicegat ditepi jalan debitur dan 2 keluarganya dipaksa turun, diminta menyerahkan STNK, memindahkan barang yang ada di mobil lalu dibawa ke kantor leasing di bengkulu kemudian diserahkan jumlah tunggakan pembayaran untuk diselesaikan, jika belum diadakan pembayaran maka sementara mobil debitur diamankan oleh Kantor LEASING Cabang Bengkulu. Demikian kronologis disampaikan John Ganesha.

Leasing Nakal Ditengah Pandemi Covid19

“Pasal 427 KUHP menetapkan ada sanksi pidana bagi penegak hukum yang mengabaikan laporan dari seseorang yang dirampas kemerdekaannya dijalan dengan melawan hukum”

Advokat Berry Aprido Putra SH – Ketua Hukum dan HAM PDKPBABEL

Menurut John Ganesha penerapan prinsip Primum Remedium terhadap leasing nakal patut diadakan karena sejumlah norma hukum yang lebih tinggi terbaru rupanya masih enggan untuk dijunjung tinggi oleh perusahaan pembiayaan, sehingga dengan menerapkan prinsip Primum Remedium atas kegiatan eksekusi agunan tanpa sukarela dari debitur akan menghasilkan efek jera bagi seluruh pengelola usaha jasa pembiayaan.

Sejumlah norma hukum yang diabaikan oleh Perusahaan Pembiayaan itu maksudnya antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 pada 06 Januari 2020 mengenai eksekusi jaminan tidak dapat menciderai hak konstitusi setiap orang berhak diperlakukan sama dimuka hukum dan menyatakan eksekusi harus dengan sukarela. Kedua, Hukum Perlindungan Konsumen yang diatur oleh OJK RI pada POJK 35 /POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Disis lain yang paling merisaukan menurut Ganesha adalah perbuatan main hakim sendiri yang diadakan debt collector perusahaan pembiayaan ditengah Pandemi Covid19 akan mengiris kepentingan asasi debitur sebagai manusia yang berhak untuk mendahulukan kemampuan finansialnya dalam mempertahankan hidup dan taraf hidupnya tidak jatuh dalam kemiskinan ditengah Pandemi Covid19.

Leasing sebaiknya lakukan gugatan sederhana, sekarang bisa dibawah 500 juta, daripada menggunakan cara-cara yang sudah diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pelanggaran Hak Konstitusi

John Ganesha Siahaan – Juru Bicara Tim Negosiasi PDKPBABEL untuk Debitur terdampak Pandemi COVID19

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.