fbpx

Mengupas Kasus Bahasyim Assifie Dengan Metode Pembalikan Beban Pembuktian

Share

Kasus Bahasyim Assifie : Mengungkap perkara pidana dengan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. bin KHALIL SARINOTO. Kabar berita yang beredar Kasus Bahasyim Assifie terjadi dalam kapasitas nya selaku Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak didakwa menerima uang suap sebesar 1 Millyar yang ditransfer wajib pajak ke rekening bank milik istrinya.

Dalam penelusuran Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 1454K/PID.SUS/2011, ternyata Kasus Bahasyim Assifie ini didakwa dengan:

  • Primair Kesatu  : Pasal 12A Ayat (1) UU Tahun 2001 Nomor 20 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor;
  • Subsidair : Pasal 12 Huruf E
  • Lebih Subsidair : 11
  • Lebih Lebih Subsidair : Pasal 12B Ayat (1)
  • Primair Kedua : Pasal 3 ayat (1) huruf A Uu No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang;
  • Subsidair L Pasal 3 Ayat 1 Huruf C

Kasus Bahasyim Assifie

Dalam penuntutan, setelah JPU mengungkap Kasus Bahasyim Assifie sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, kemudian JPU membuktikan dana hasil tindak korupsi tersebut patut diduga telah ditempakan kedalam usaha keluarganya.

JPU nampaknya kesulitan membuktikan apakah dana 1 Miliar yang diperolehnya dari Wajib Pajak sebagai gratifikasi tersebut telah diakumulasi Bahasyim Assifie kedalam usaha keluarganya.

Oleh sebab itu, JPU menyalin semua transaksi keuangan Bahasyim Assifie maupun keluarganya kedalam dakwaan. Kekayaan mencapai 60 Milliar dengan pendapatan seorang PNS Pajak sekitar Rp. 30 Juta/bulan. JPU memanfaatkan Pasal 37 A ayat 1 dan 2 dalam UU No. 20 Tahun 2001, yakni :

Pasal 37 A (1) UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Pasal 37 A (2) UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian timbullah kewajiban bagi tersangka untuk membuktikan secara terbalik bahwa harta tersebut diperolehnya dengan sah bukan berasal dari tindak pidana. Karena pembuktian beban terbalik yang dilakukan Penasihat Hukum terdakwa tidak meyakinkan hakim maka menurut Majelis Hakim Kasasi, kasus Bahasyim Assifie yang paling tepat adalah:

  1. Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf (E) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan ;
  2. Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003, yang diancam pidana tidak sejenis dan harus dipandang berdiri sendiri-sendiri karena itu sepatutnya diterapkan ketentuan Pasal 66 KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.