fbpx

Kapolri Baru Perlu Tindak Tegas Leasing Nakal

Share

Hari ini, Tim Advokasi Countercyclical Pandemi Covid 19 dari Organisasi Bantuan Hukum PDKPBABEL, kembali mensurati Kapolri tentang penanganan perkara penarikan objek jaminan fiducia secara sepihak terhadap debitur yang terdampak pandemi covid19 yang terjadi di serpong tangerang.

“Kami meminta atensi dari Kapolri Baru terhadap penanganan laporan korban eksekusi sepihak objek jaminan fiducia ditengah pandemi COvid19. Kapolri harus tindak tegas Leasing Nakal”

John Ganesha Siahaan – Ketua Tim Advokasi dari Perkumpulan PDKPBABEL

Sejak Juli 2020, laporan disampaikan keluarga korban melalui Kepolisian Sektor Serpong – Tangerang Selatan, namun hingga hari ini (Januari 2021) belum dapat ditetapkan oleh penyidik apakah perkara ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Demikian laporan Advokat Berry Aprido Putra, SH yang menjadi kuasa hukum dari keluarga korban.

Didalam surat kedua kepada Kapolri Baru yang dijabat oleh Komisaris Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, PDKPBABEL mendalilkan himbauan Presiden Joko Widodo tentang restrukturisasi kredit dan larangan melakukan praktik penagihan disaat masyarakat Pandemi Covid19. Himbauan dari Kepala Negara tersebut ditafsirkan PDKPBABEL bahwa kegiatan eksekusi sepihak ditengah Pandemi Covid19 adalah perbuatan melawan kepentingan penguasa (delik umum).

Video Aksi Main Hakim Sendiri Eksekusi Objek Jaminan Fiducia ditengah Pandemi Covid19

Surat permohonan Atensi Kapolri Baru inipun turut ditembuskan PDKPBABEL ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kapolda Metropolitan Jaya.

Ketika ditanya mengapa debitur tidak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata terhadap para tergugat, menurut PDKPBABEL kebanyakan debitur sedang mengalami krisis keuangan dan pendapatan. Debitur, tidak memiliki uang yang cukup untuk membiaya pendaftaran gugatan apalagi harus menggugat melalui pengadilan negeri tempat kedudukan kantor pusat perusahaan pembiayaan.

“Sebenarya, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan norma tata tertib eksekusi objek jaminan fiducia yang Ramah Konstitusi. Perusahaanlah yang harus mengajukan permohonan eksekusi atau menggugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri, bukan main hakim sendiri dengan eksekusi sepihak”

John Ganesha Siahaan

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...