fbpx

Indonesia Pernah Keluar dari Berne Convention

Share

Setiap Negara pasti memiliki kepentingan nasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengaturnya melalui hukum nasional. Berbagai upaya kerjasama bidang teknologi dan industrial dilakukan, bahkan berupaya melakukan pengembangan pendidikan demi meraih kemajuan teknologi pada bidang industri tersebut dapat dikuasai secara mandiri.

Akan tetapi dengan adanya Perjanjian TRIPS yang mengakomodir prinsip Paris Convention (1967), The Berne Convention (1971) dan The Rome Convention dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, maka negara – negara berkembang yang ikut sebagai peserta WTO (buka : UU 7 Tahun 1994 Pengesahan Setuju WTO) tentulah wajib mengakui dan menghormati prinsip perlindungan terhadap Hak Milik Industrial yakni :

  • Ide dari penemu solusi dibidang industri (Invention) dan karya estetis yang mencirikan suatu menjadi produk industri (Desain Industri) yakni Merek Dagang, merek jasa, nama dagang, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, paten, Famous Mark dan lainnya. Untuk di Indonesia negara berkembang harus menghormati UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  • Informasi yang dilindungi kerahasiaannya menyangkut dagang atau rahasia dagang dalam Hukum Nasional Indonesia, Undisclosed information menurut TRIPS, confidential information menurut Inggris, Trade Secret menurut Amerika. Untuk di Indonesia negara berkembang harus menghormati UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Juncto Pasal 323, 328 Bis Perbuatan Curang, Pasal 114 Hukum Pidana (Buka : UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang) ;
  • Ide inventor (penemuan) dalam bentuk kegiatan pemecahan masalahan dibidang teknologi Untuk di Indonesia negara berkembang harus menghormati UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Bagi negara berkembang tentu saja norma kekayaan intelektual ini tidak menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya dan terkesan mempersulit negara memahami secara utuh karya-karya luar negeri yang dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.

Pada praktiknya tidak mudah bagi negara berkembang menemuii pemegang hak atau para penemu yang berada diluar negeri. Lebih sering terganjal tidak berhasil karena permasalahan financial yakni kesepakatan royalty yang terlalu tinggi menjadi beban devisa negara.

Kemudian, dalam perbandingan contoh kasus bagaiman perlindungan hak intelektual warga dari negara maju di daerah berkembang lebih terjamin dibandingkan perlindungan hak intelektual warga negara berkembang yang ada di negara maju.

Sejarah Indonesia keluar dari Berne Convention

Pages: 1 2

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...