fbpx

Perempuan Merdeka Bangka Selatan Melawan Pelecehan Seksual

Share

Sejumlah 30an perempuan yang menamakan dirinya Perempuan Merdeka Bangka Selatan menggelar Penyuluhan Hukum berjudul Hentikan Kekerasan Berdimensi Gender bersama LBH PDKPBABEL. Acara yang digelar pada tanggal 14 September 2022 di tepian pantai Nek Aji Toboali tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjamin pemenuhan Hak Perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dan peradilan yang fair.

Mereka (Perempuan Merdeka Bangka Selatan) tertarik dengan kehadiran UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu, meminta bantuan hukum PDKPBABEL untuk menyelenggarakan Penyuluhan Hukum secara Cuma-Cuma. Memang benar salah satu kegiatan bantuan hukum yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat berupa kegiatan Nonlitigasi Penyuluhan Hukum.

John Ganesha Siahaan Berdayakan Perempuan Merdeka Bangka Selatan
John Ganesha Siahaan Berdayakan Perempuan Merdeka Bangka Selatan

Ketua Perkumpulan PDKPBABEL 2022 , John Ganesha Siahaan menyampaikan anggaran penyuluhan hukum berasal dari APBN yang disalurkan melalui Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Sedangkan Pemilihan tema tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimaksudkan untuk menjamin masyarakat (khususnya perempuan merdeka bangka selatan) mengetahui beberapa perbuatan jahat yang berdimensi diskriminasi gender yang dahulu sulit diadukan dengan pendekatan undang-undang yang lama, kini dapat dijerat dengan UU No 12 Tahun 2022 .

Ibu Firda dari Komunitas Perempuan Merdeka Kabupaten Bangka Selatan menilai kasus pelecehan seksual masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Katanya, membuat perempuan menjadi risih dan tidak aman untuk beraktifitas diluar rumah. Sementara, Ibu Silvia mempersoalkan perilaku CatCALL (Istilah populer memanggil perempuan dengan siulan / ciutan) yang merendahkan harkat dan martabat Perempuan.

Komunitas Perempuan Merdeka Bangka Selatan
Komunitas Perempuan Merdeka Bangka Selatan

Sementara Advokat Rostam Rahmad SH sebagai Narasumber Penyuluhan Hukum PDKPBABEL menjelaskan tentang bentuk – bentuk TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang diatur dalam Undang-Undang.

  1. Tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual;
  • Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu atau secara tetap;
  • Perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain; dan
  • Perbuatan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
  • Perbuatan kejahatan kekerasan berbasis seksual yang dulu diatur merupakan Pidana Umum. Antara lain : perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasa Seksual.

Selain itu Rostam Rahmad SH memaparkan adanya pengaturan dan ketentuan tentang pemulihan korban atas peristiwa pidana yang dialaminya dalam UU TPKS. Dinas yang melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak akan memegang amanah untuk memberikan pendampingan terhadap korban agar dapat melanjutkan hidupnya.

Rostam Rahmad di Komunitas Perempuan Merdeka Bangka Selatan
Narasumber Advokat Rostam Rahmad SH bersama Perempuan Merdeka Bangka Selatan

Karenanya menurut Rostam, sangat diperlukan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memastikan korban kekerasan seksual dapat mengakses layanan medis, psikologis, hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, air bersih dapat teranggarkan.  

Dengan adanya konsep pemulihan dan perlindungan terhadap korban, menurut Rostam akan memberikan dampak secara efektif meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

“Sudah rugi duit biayai ongkos hukum rugi malu karena aib diungkap. Kecenderungan perempuan korban Pelecehan Seksual memilih tidak akan mengadakan pelaporan apabila tidak ada jaminan perlindungan dan pemulihan dalam penegakan hukumnya”

Advokat Rostam Rahmad SH

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...