fbpx

Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulerend Pajak

Share

Dalam kegiatan perpajakan terdapat fungsi budgeter dan fungsi regulerend pajak. Untuk memahami kedua fungsi tersebut, perlu diketahui pengertian pajak, hukum pajak menurut dan ciri – ciri kegiatan perpajakan oleh beberapa ahli.

Pengertian Pajak menurut PJA Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dananya adalah untuk membiayai pengeluara-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan Hukum Pajak menurut Santoso Brotodiharjo adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui negara.

Berangkat dari pengertian dan hukum pajak tersebut ketika diterapkan dalam kebijakan pelaksana dijabarkan menurut Soeparman Soemahamidjaja memberikan informasi bagaimana ciri-ciri perpajakan, yakni :

  1. Suatu pengutan dengan kekuatan undang-undang dan turunan pelaksananya;
  2. Pembayaran tersebut tidak dapat ditunjukannya adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
  3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
  4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publc investment;
  5. Pajak pun dapat membiayai tujuan yang tidak budgeter.

Dari 3 konsep umum tentang perpajakan tersebut, maka dapat ditemukan adanya fungsi budgeter dan fungsi regulerend pajak.

Fungsi Budgeter Pajak

Fungsi ini berangkat dari unsur adanya sejumlah pemasukan yang diperoleh kedalam kas negara dari individu warganegaranya sehingga timbul kewajiban pemerintah tersebut untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk tujuan membiayai belanja aparaturnya agar tercapainya janji konstitusi yakni mewujudkan kesejahteraan umum.

Fungsi Regulerend Pajak

Ketika pemungutan pajak digerakan, karena nilai pemasukan tersebut sangat besar dan rutin ditambah pemerintah memiliki kekuasaan mengatur dan menindak. Maka, pemerintah dapat menggerakan pertumbuhan perekonomian melalui suatu kebijakan perpajakan.

Contoh Fungsi Regulerend Pajak misalnya untuk meringankan beban masyarakat ditengah pandemi covid19 yang merusak perekonomian. Pemerintah dapat mengaturnya melalui kebijakan aturan keringan atau penghapusan pajak tertentu. Dengan demikian, pelaku usaha dan kegiatan usaha dapat memanfaatkan kebijakan fiskal tersebut untuk keperluan yang lebih riil bagi usahanya.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.