fbpx

FIF Pangkalpinang Bawa Kajian Mahfud MD tentang Force Majeure

Share

Lantaran didalilkan oleh pimpinan FIF pangkalpinang dengan mengutip pernyataan Profesor Mahfud MD bahwa Keppres No 12 Tahun 2020 tidak dapat dijadikan alasan force majeure untuk membatalkan kontrak, juru bicara Tim Countercyclical Pandemi Covid19 PDAKPBABEL – John Ganesha Siahaan angkat bicara.

Ia mengatakan bahwa nama tim advokasi PDKPBABEL adalah Countercyclical Pandemi Covid 19. Penekanan kata “countercyclical” karena konsentrasi PDKPBABEL justru terletak pada kajian legal kritis menanggapi kemungkinan kebijakan pemerintah mengandung perbuatan melawan hukum dan tidak ramah dengan pemenuhan – perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dalam menangani pandemi corona virus di seluruh wilayah NKRI.

Menurutnya, negosiasi yang diadakan oleh PDKPBABEL mewakili 16 Debitur leasing FIF tidak pernah ditujuankan untuk membatalkan kontrak tetapi tertulis dengan jelas pengajuan penundaan prestasi dan pembebasan bunga denda biaya selama keadaan memaksa overmacht.

” Bahwa penundaan prestasi klien kami itu pada prinsipnya bersifat sementara – tidak membatalkan perjanjian klien kami dengan saudara, bukan suatu kelalaian, hanya karena Penanganan Wabah COVID19 oleh Pemerintah Republik Indonesia ini telah menjadikan klien secara praktis harus mendahulukan kebutuhan mempertahankan hidup selama masa waktu 1 (satu) tahun yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, atau setidak-tidaknya ketika Keadaan Darurat Pandemi COVID19 telah dicabut secara sah oleh Pemerintah Republik Indonesia”

Materi negosiasi yang diajukan dalam surat Advokat Penerima Kuasa Debitur

Lagipula katanya, Tim Advokasi tidak pernah mendasari Keppres12 Tahun 2020 sebagai dasar hukum tetapi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid- 19) Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Seharusnya menurut John Ganesha, sebagai Menkopolhukam Mahfud MD tidak membiarkan Leasing FIF menggunakan pernyataannya dengan cara kajian awal-awal perkulian Fakultas Hukum, yakni dengan hanya mengkonfirmasi hak hidup dan hak mempertahankan hidup para debitur saat pandemi corona ternyata harus berhadapan dahulu dengan Perjanjian Kreditnya yang didasari memiliki kekuatan Undang – Undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.

Sebab menurut John Ganesha bahwa apa yang ia pelajari awal – awal dari Fakultas Hukum – Universtias Terbuka tidak pernah mengajarkan pasal 1338 KUHPerdata sebagai dwingend recht (ketentuan memaksa dalam KUHPERDATA) justru terdapat unsur pelengkap jika pasal tersebut dibaca hingga akhir.

Katanya, tidak mudah menyatakan suatu perjanjian adalah Undang-Undang, karena membuat UU tidak mudah.

Ditambahkan John Ganesha Siahaan misalnya asas kebebasan berkontrak yang selalu disimpulkan menjiwai pasal 1338 Kuhperdata ternyata tidak bersifat mutlak oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3642K/Pdt/2001 atau Putusan Mahkamah Konstitusi yang kini menyatakan kegiatan penarikan paksa objek jaminan fiducia oleh leasing bertentangan dengan konstitusi yakni Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Feiten Notoir : Bahwa klien kami (debitur) buka warung disuruh tutup oleh Pemerintah, mau tarik ojeknya penumpang disuruh turun, mau keluar rumah untuk bekerja takut tertular virus corona, klien kami tunduk pada perintah Presiden Jokowi, kenapa Menkopolhukam tidak paham ini keadaan apa namanya?

Pernyataan John Ganesha Siahaan untuk Menkolpolhukam Mahfud MD

Apat itu Feiten Notoir, tidak dijelaskan oleh John Ganesha, katanya Menkopolhukam Mahfud MD pernah menjadi Hakim, maka ia yakin Mahfud MD paham dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh LBH PDKPBABEL.

Presiden Joko widodo adalah orang yang paling mengerti kesusahan rakyatnya, maka ia bilang jangan ada penagihan, ia terbitkan Keadaan Darurat Kesehatan dan PSBB. Syukurlah Presiden kita ini punya nurani yang kuat sehingga ia tidak perlu perduli dengan nasihat-nasihat hukum yang jauh dari kebijaksanaanya.

John Ganesha Siahaan – Negosiator Debitur Terdampak Covid 19

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...