fbpx

Pedoman Mengadili Bebas Diskriminasi Terhadap Perempuan

Share

Menguji penerapan Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar terbebas dari diskriminasi terhadap perempuan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor perkara : 100/Pid.Sus/2020 PN SGL berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017). Uji ini diadakan sebagai catatan kritis praktik peradilan yang mampu menjamin terbebasa dari sifat diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan fakta persidangan perkara a-quo, diterangkan oleh saksi penangkap yang merupakan Anggota Kepolisian melihat terdakwa yang berkedudukan sebagai seorang perempuan menangis ketika ditunjukan sebuah dompet yang ditemukan saksi di rak sepatu rumah kontrakan, padahal saksi belum mengetahui apa isi dari dompet tersebut dikarenakan dompet tersebut belum dibuka karena masih menunggu Ketua RT hadir dalam kegiatan operasi penegakan hukum pidana narkotika.

DOWNLOAD PERMA 3 TAHUN 2017

Pertanyaan hukum untuk menguji apakah persidangan perkara a-quo terbebas dari diskriminasi terhadap perempuan adalah apakah perempuan/terdakwa menangis merupakan suatu keadaan yang sah dapat digunakan untuk menyatakan perempuan tersebut adalah pelaku kejahatan. Ternyata atas fakta persidangan tersebut dipertimbangkan oleh hakim dengan mengatakan pendapatnya:

Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan dompet kecil wama abu-abu di dekat Rak sepatu bagian dapur. Berdasarkan keterangan saksi terdakwa ketika melihat dompet tersebut ditemukan, terdakwa menangis dan mengatakan bahwa dompet tersebut bukan milik Terdakwa, padahal para saksi yang menggeledah belum mengetahui apa isi dari dompet tersebut karena waktu itu dompet tersebut belum dibuka karena masih menunggu Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang mereka lakukan.

Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN SGL

Ketika pertimbangan tersebut dihadapkan pada argumentasi mengenai sifat dasar yang menjadi harkat dan martabat perempuan, yang secara lahiriah akan bereaksi emosional menangis ketika dirinya merasa tertekan, tidak aman atau takut ketimbang melakukan perlawanan yang aktif. Maka, cukup beralasan untuk mengatakan secara kritis bahwa persidangan perkara a-quo belum menjamin persamaan semua orang di depan pengadilan (Kesetaraan Gender).

Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai alasan mempertahankan pandangan kritis terhadap judex factie sedemikia antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Jo.

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005  Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang mengadakan ketentuan norma hukum :

Persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi.

Perlindungan HAKSIPOL dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Kemudian selanjutnya mengenai Judex Factie yang menggunakan kalimat “padahal para saksi belum mengetahui isi dari dompet tersebut”. Nampaknya persidangan perkara a-quo telah menyudutkan terdakwa dengan seolah-olah mengkehendaki agar terdakwa yang lahiriah seorang perempuan seharusnya tidak menangis pada saat para saksi menunjukan dompet merek mutiara tersebut.

Apabila mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017) tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Maksud dan Tujuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat jelas mengkehendaki Kekuasaan Kehakiman yang diberikan konstitusi secara atribusi kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili sejatinya dapat mengendalikan persidangan terbebas dari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Perkara a-aquo Majelis Hakim memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap alibi terdakwa tentang dirinya yang memiliki riwayat tertekan dengan mantan suaminya yang terpidana narkotika dan merasa tidak aman atas pesan-pesan SMS yang bernada ancaman akan dijebak. Atau, setidaknya memberikan pertimbangan khusus yang kuat yang mendasari alasan menerima / mempertimbangkan dugaan kuat para saksi penangkap atas reaksi terdakwa menangis merupakan petunjuk dirinya (terdakwa) bersalah.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...