fbpx

Kerugian Kontitusional Para Bakal Calon Kepala Desa Periode 2021-2027

Share

Kerugian konstitusional begitu kesimpulan PDKP Babel setelah mendengar pengaduan yang disampaikan oleh 3 orang Bakal Calon Kepala Desa Periode 2021-2027 yang dianulir dari kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangka Oktober 2021 nanti.

Semua bermula ketika Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bangka menerbitkan klausal apabila terdapat lebih dari 5 calon kepala desa maka diadakan syarat tambahan yang menjadi penentu ranking 1-5. Maka hanya peringkat 1 hingga 5 saja, nantinya yang akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak mengikuti tahapan pemilihan kepala desa.

Karenanya, John Ganesha Siahaan ketua PDKP Babel segera membentuk Tim Pembela Hukum Bakal Calon Kepala Desa Periode 2021-2027 yang dikordinir oleh Berry Aprido, S.H., dan berangotakan Andira, S.H., Agus Tjen, S.H. dan Rosalinda Tarigan, S.H.

Video Testimoni Bakal Calon Kades Sempan.Pemali Kab. Bangka

Berry Aprido SH selaku kuasa hukum Bakal Calon Kepala Desa Periode 2021-2027 mengaku telah melayang surat keberatan dan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sempan dan Bupati Bangka cq Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Bangka.

Sedangkan kepada Rektor Stisipol Pahlawan 12, dijelaskan oleh Berry isi suratnya masih  bersifat meminta klarifikasi dari pejabat kampus atas pelaksanaan ujian tertulis syarat tambahan pilkades yang ternyata diadakan di kampus Stisipol Pahlawan 12.

“Kami tidak menemukan, lembaga apa yang membuat soal ujian potensi akademis, namun pelaksanaanya di kampus Stisipol Pahlawan 12”

Demikian penjelasan Berry Aprido

Selain itu, syarat tambahan lainnya yang menyebabkan 3 orang klien PDKP Babel (Bakal Calon Kepala Desa Periode 2021-2027) mendapat skoring rendah adalah terkait riwayat pengalaman kerja di pemerintahan desa yang tidak bisa mereka tunjukan berkas SK Pengangkatan yang  valid.

Suasana Pencatatan Kronologis di Kantor PDKP BABEL

Menurut kuasa hukum, selama ini kliennya adalah ketua gapoktan, Aktivis Keluarga Berencana, Ketua Kegiatan Keagamaan didesa, kordinator berbagai acara budaya desa. Sekalipun dulunya mereka pernah bekerja sebagai perangkat desa namun pada zaman itu SK Pengangkatan tidak diperlukan.

“Menjadi Bakal Calon Bupati atau Gubernur saja tidak ditentukan berdasarkan pengalaman kerjanya di pemerintahan, apa beda nya dengan Kepala Desa?’.

Andira, S.H

Karenanya Ketua PDKP Babel John Ganesha Siahaan meminta Bupati Kabupaten Bangka untuk melakukan seleksi ulang dengan menetapkan syarat tambahan yang tidak diskriminatif, ujian tertulis wawasan kebangsaan yang reability (pengukuran yang jelas) dan diadakan oleh tenaga ahli yang terakreditasi dan kompeten dalam melakukan pemetaan bakat para kandidat Bakal Calon Kepala Desa Periode 2021-2027.

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...