fbpx

PDKP BABEL NILAI PERUSAHAAN TIDAK LAKSANAKAN SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH

Share

Kemarin, 16 Agustus 2021 PDKP Babel pelajari penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh PT PMS. Hari itu, lebar alur berlayar kapal nelayan dimuara air kantung nampak menyempit. Terlihat 1 kapal nelayan melintang lantaran kandas.

Rupanya, perairan telah dangkal. Puluhan warga nelayan yang melihat kejadian itu sempat berdebat dengan pekerja dari perusahaan yang memegang izin kerja keruk dan sebenarnya telah diberikan sanksi administrasi paksaan dari Kementerian LHK RI dan Pemprov Kep. Bangka Belitung.

Khawatir perdebatan meruncing, John Ganesha Siahaan Ketua PDKP Babel didampingi Agus Tjen SH dan Rosalinda P. Tarigan SH mengajak nelayan air kantung berkumpul dan memisahkan diri dengan para pekerja dari perusahaan.

Kepada PDKP Babel, warga mengadukan bahwa pihak perusahaan sudah jarang bekerja melakukan pengerukan di muara air kantung. Warga menduga kedatangan LBH PDKP Babel hari ini ke Muara Air Kantung sudah diketahui (bocor), sehingga hari ini perusahaan nampak bekerja.

PDKP BABEL NILAI PERUSAHAAN TIDAK LAKSANAKAN SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH
PDKP Babel menyampaikan isi Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada sejumlah Nelayan Air Kantung

Menurut Ganesha, kedatangan tim PDKP Babel memang hendak mengecek kondisi muara air kantung. Keperluannya, mempersiapkan nota opsi perdamaian untuk tahapan sidang mediasi di Pengadilan Negeri Sungailiat sekaligus mencermati penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah.

Seperti diketahui, 5 orang Advokat PDKP Babel saat ini sedang menjalankan tugas sebagai penasihat hukum gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh nelayan air kantung dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/PN Sgl.

“apa yang kami lihat hari ini, perusahaan masih saja menempatkan materian limbah keruk ke badan air alur pelayaran ujung muara air kantung. Hal ini bertentangan dengan salah satu isi tuntutan Provisi yang diajukan ke Majelis Hakim”

Agus Tjen, SH – Advokat / Kuasa Hukum Gugatan Lingkungan Hidup Nelayan Air Kantung

PDKP Babel meminta massa nelayan tidak terpancing dengan provokasi. Untuk itu LBH ini membuka nomor pusat informasi 081279835555, warga nelayan atau pesisir yang ingin mengetahui perkembangan upaya hukum tentang muara air kantung yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Sungailiat dapat menghubungi nomor tersebut.

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...