fbpx

Alasan Pembatasan Hak Menikah

Share

Pembatasan Hak Menikah VV Hak Alamiah Menikah

Cukup kreatif dan tetap kritis para Pemohon Judicial Review Pasal 7 UU No 1/1974 dengan UUD1945. Mereka menggunakan pendekatan hukum persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Hukum Perkawinan untuk menimbulkan pembatasan hak menikah usia dini. Sehingga diskusi tentang alasan hukum diperkenankannya pembatasan hak menikah dengan hak untuk menikah sebagai hak alamiah sering luput dalam diskusi.

Oleh karena Indonesia ikut serta dan aktif dalam menjamin perdamaian dan ketertiban dunia, maka Perjanjian Internasional dan Kebiasaan Internasional dapat menjadi rujukan dalam pembangunan tata hukum nasional tentang perkawinan.

Atau dengan kata lain moral bangsa-bangsa yang diturunkan pada Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (1950) telah menjadi sumber hukum nasional dalam menentukan hanya laki-laki dan perempuan yang suudah cukup umur lah yang berhak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga sesuai dengan perundangundangan nasional yang berlaku atas pelaksanaan hak tersebut (Pasal 12).

Sementara lebih mendetail, pembatasan hak menikah melalui pembatasan usia menikah tersebut muncul dari kesepakatan moral internasional yang dituangkan dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Negara peserta konvensi sepakat untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia minimum perwakinan dan kewajiban mendaftarkan perkawinannya . Ketentuan tersebut diatur pada Bagian IV Pasal 16 yang menyatakan bahwa pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

Pages: 1 2

Elvin Mustika

Penggiat Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kampus Universitas Terbuka Pangkalpinang

You may also like...