fbpx

Akibat Hukum Produk Legislasi terhadap Kehidupan Bernegara dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Share

Undang-Undang merupakan produk hukum yang diproduksi oleh Lembaga Legislatif atau di Indonesia yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai salah satu cabang kekuasaan (legislatif) dalam ajaran Trias Politica Montesquieu.

Tentunya, Undang-Undang dibuat atau dibentuk karena adanya sebab hukum dan menimbulkan akibat hukum, baik akibat positif maupun akibat negatif.

Bagi saya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu seperti peramal masa depan, dalam konteks pembentukan atau pembuatan undang-undang, DPR seharusnya sudah melihat akibat-akibat hukum dimasa depan dari sebuah undang-undang yang akan diimplementasikan kedalam kehidupan sosial. Tentu saja akibat hukum yang saya maksud akan dirasakan oleh subjek hukum atau masyarakat hukum.

Maka dari itu, kali ini saya ingin membahas tentang betapa pentingnya pembuat undang-undang memahami, mengetahui, mempelajari, menggali, mencari dan menemukan apa-apa saja akibat hukum yang akan dirasakan masyarakat dari suatu undang-undang.

Eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang dan Yudikatif sebagai pengawas, pengawal, dan memantau proses berjalannya undang-undang dan menegakkan hukum atau undang-undang, tentulah memerlukan undang-undang yang yang baik, dalam arti undang-undang yang tidak cacat secara yuridis dengan maksud memuat tujuan penegakan hukum yakni, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum didalam produk hukum atau undang-undang.

Nah, disinilah peran legislatif sebagai pembentuk atau pembuat undang-undang. Baik atau tidaknya kebijakan Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Kalau undang-undangnya tidak baik dan mempunyai akibat hukum yang buruk dan akan dirasakan oleh masyarakat, tentulah eksekutif akan menjalankan undang-undang dengan tidak baik pula. Sama halnya dengan Yudikatif dalam menegakkan hukum atau undang-undang, baik atau tidaknya penegakan hukum adalah tergantung dari undang-undang yang diproduksi oleh Legislatif.

Dalam implementasi hukum atau undang-undang, undang-undang pasti menimbulkan dampak atau akibat, baik itu akibat positif maupun akibat negatifnya.

Yang akan saya titik beratkan disini adalah akibat buruk atau negatif dari suatu undang-undang tersebut, karena akibat positif dari suatu undang-undang harus disyukuri sebagai jerih payah kita sebagai masyarakat ketika memilih wakil rakyat telah membuat undang-undang dengan baik untuk kemaslahatan rakyat.

Disini saya akan mengambil atau menjadikan UU ITE sebagai sampel atau contoh akibat negatif dari implementasi hukum atau undang-undang.

Karena dalam implementasi hukum UU ITE terdapat banyak stigmatisasi atau pendapat negatif masyarakat.

Sebagian masyaramat menganggap UU ITE itu mengekang kebebasan berekspresi dan/atau berpendapat, terdapat pasal-pasal karet yang multitafsir, membunuh daya kritis masyarakat dan lawan politik penguasa, mempunyai pengaruh buruk bagi integritas penegak hukum, UU ITE tidak sesuai peruntukkannya, dan lain-lain.

Seperti Data Institutue For Criminal Justice Reform mencatat sepanjang 2009 sampai 2015 dari dua puluh kasus terkait pasal pencemaran nama baik, hanya delapan kasus yang putusannya melindungi kebebasan berekspresi. (Lihat : Fungsi Awal UU ITE Dianggap Sudah Bergeser, Haris Azhar Beri Tanggapan Part 03 – Delik 10/02)

Menurut Bivitri Susanti terdapat beberapa pasal karet atau multitafsir dalam UU ITE ini. Di antaranya, yaitu Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Seharusnya pasal-pasal tersebut sudah dicabut, karena sudah terlalu banyak makan korban. Bivitri Susati juga menganggap pasal karet UU ITE telah jauh bertentangan dengan konstitusi yang telah menjamin kebebasan berpendapat untuk warga negara Indonesia. (Baca : Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Bisa Hentikan Sementara Pasal Karet UU ITE)

Oleh pakar hukum tata negara, Margarito mengatakan bahwa UU ITE memiliki pasal-pasal multitafsir. Padahal transaksi elektronik dan kebebasan berekspresi dinilai sebagai dua hal berbeda dan harus dipisahkan.

Memiliki banyak pasal karet, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pasal karet pada UU ITE telah banyak memakan korban, karenanya harus dievaluasi dan direvisi. Pasal 27 ayat (3) kerap disebutnya sebagai pasal karet sehingga menjadi masalah bagi kehidupan demokrasi Indonesia. (Baca : Dinilai Banyak Pasal Multitafsir, Pakar Minta UU ITE Direvisi)

UU ITE tidak sesuai dengan peruntukkannya seperti yang dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa UU ITE itu adalah undang-undang administrasi, secara universal uu administrasi itu tidak boleh mengancam pidana berat, paling tinggi satu tahun kurungan, maksudnya sanksi pidana disana bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk mempertahankan agar peraturan itu ditaati orang. (Lihat : Mencerahkan! Prof. Andi Hamzah Beri Pandangan Hukum Soal UU ITE)

Kemudian disampaikan oleh politisi Fahri Hamzah menyatakan bahwa dalam pembahasan UU ITE tahun 2008 yang dibahas adalah digitalisasi, karena maraknya penipuan terutama itu berbasis data-data elektronik, orientasinya adalah transaksi ekonomi. (Lihat : Fahri Hamzah Angkat Bicara Terkait UU ITE di ILC (5/2/2019))

Dalam kasus yang menimpa Baiq Nuril seorang guru honorer SMAN 7 Mataram Nusa Tenggara Barat, perempuan yang dihukum Karena merekam percakapan mesum kepala sekolah.

Kasus tersebut terjadi ditahun 2012 dan ramai diperbincangkan tahun 2017. Setelah kasus itu mencuat, Muslim sendiri dimutasi dan kekinian menjadi pejabat di Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Namun, Muslim justru melaporkan Baiq Nuril ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten pornografi.

Baiq Nuril dipidana dengan pidana penjara selama enam bulan oleh Mahkamah Agung tertanggal 26 september 2018, putusan tersebut menganulir putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah memvonis bebas Baiq Nuril yang didakwa jaksa melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukumnya enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan PN Mataram nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017.

Majelis MA menyatakan, Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Dalam kasus ini, Baiq Nuril ini, Fahri Hamzah mengatakan UU ITE menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membela diri.

“UU ITE itu salah kaprah, baiknya pemerintah menarik kembali pasal karet di UU ITE, sebab itu merugikan kebebasan masyarakat untuk membela diri,” kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Fahri menilai, putusan MK mengganggu rasa keadilan di tengah masyarakat. Menurut Fahri Hamzah, seseorang yang ingin membela diri dengan memiliki bukti berupa rekaman, malah terkena kasus hukum. “Di atas mimbar keadilan sudah enggak kena, bagaimana orang itu dilecehkan, pelecehan direkam, justru dia yang terlecehkan kena kasus. Itu enggak masuk akal. Maka saya kira, kalau saya jadi pemerintah, UU (ITE) itu tidak ada di republik.” (Baca : LENGKAP Kronologi Kasus Baiq Nuril, Fakta-fakta Kasus, Surat untuk Jokowi & Menanti Amnesti)

Menurut saya, putusan MA tersebut dalam kasus ini tidak melahirkan rasa keadilan bagi Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual, sedangkan pelaku pelecehan seksualnya hanya dimutasikan, dan juga tidak memberikan kepastian hukum bagi Baiq Nuril karena teks hukum Pasal 27 ayat (1) tidak sesuai dengan konteks hukum kasus tersebut, karena yang melanggar norma kesusilaan bukan Baiq Nuril, melainkan Muslim sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril.

Pada kasus ini, UU ITE ini membuat terjadinya kekeliruan hukum, sehingga mengesampingkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Seharusnya yang dihukum adalah Muslim karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril membuat suara (informasi elektronik) lewat Telepon (media elektronik) yang bermuatan melanggar norma kesusilaan.

Dalam kasus lain misalnya, kasus Prita Mulyasari, Prita merupakan seorang ibu dua anak asal Tangerang. Ia menuliskan surat elektronik tentang ketidakpuasannya saat menjalani pelayanan kesehatan di RS Omni Internasional.

Tulisannya tersebar luas di internet, dari milis ke milis. Atas kejadian itu, pihak rumah sakit merasa dicemarkan nama baiknya hingga melaporkan ke pihak kepolisian.

Pihak RS melayangkan dua gugatan, pidana dan perdata kepada Prita pada September 2008. Prita pun sempat dijatuhi vonis hukuman 6 bulan penjara juga denda lebih dari Rp 204 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten.

Prita divonis melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 310 Ayat (2) KUHP, atau Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Setelah menempuh jalan panjang, hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, akhirnya pada 17 September 2012 Prita dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik yang dituduhkan. Dengan putusan ini, vonis yang dijatuhkan oleh PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten gugur.

Kasus Prita ini menandakan penegakan hukum UU ITE di Indonesia terbalik-balik, yang seharusnya dihukum malah dibiarkan, yang seharusnya diapresiasi malah dihukum.

Realitas penerapan dan penegakan hukum UU ITE diatas menunjukkan masih jauh dari tujuan penegakan hukum, tidak adanya jaminan kepastian hukum, tidak adanya manfaat hukum dan tidak melahirkan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum.

Saya rasa, kenapa sebab penegakan hukum UU ITE sangat sulit dan sering kali menimbulkan kegaduhan didalam masyarakat, karena dari awal sebetulnya UU ITE tidak diperuntukan sebagai undang-undang hukum pidana, melainkan diperuntukan sebagai undang-undang hukum administratif.

Dalam arti lain misalnya, sendok yang diperuntukan untuk memakan makanan berkuah, sedangkan garpu tidak diperuntukan untuk makan makanan berkuah. Nah UU ITE ini tidak lain seperti garpu, tidak diperuntukan untuk menegakan UU hukum pidana, sehingga cara kerja UU ITE tidak efektif dan efisien.

Kemudian, dimasa kampanye Pilpres 2019 kemarin misalnya yang posisi penguasa masih menjadi peserta pemilu, banyak sekali stigmatisasi masyarakat terhadap penegakan hukum UU ITE hanya digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik penguasa yang kritis terhadapnya. Karena memang upaya menyingkirkan lawan politik penguasa memang masif pada saat kampanye tersebut. Namun, beda halnya perlakuan sikap penguasa yang membiarkan teman politiknya untuk bicara apapun, sehingga melahirkan stigma diskriminatif dan penegakan hukum yang berat sebelah.

Dan selanjutnya, lemahnya analisis hukum penegak hukum dalam menangani kasus hoaks atau berita bohong. Penanganan berita bohong harus mempunyai analisis hukum yang tajam dan harus disertai data dan ilmu pengetahuan, karena suatu berita mempunyai nilai, sedangkan maksud berita bohong itu mempunyai nilai 0 (nol) atau tidak punya nilai sama sekali.

Sedangkan selama ini, penanganan berita hoaks, asal ada laporan dari masyarakat, aparat langsung bertindak untuk menangkap si terlapor. Seharusnya, penegak hukum harus menyelidiki terlebih dahulu kebenaran atas berita yang disebarkan, bukan asal ada laporan langsung melakukan penangkapan terhadap terduga.

Dan tidak semua orang yang berbohong atau berita bohong dapat dipidana, ada unsur-unsur delik yang harus terpenuhi, barulah terlapor dapat dipidana.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa yang dapat dipidana harus memenuhi unsur, sebagai berikut :

  1. Setiap Orang;
  2. Dengan sengaja;
  3. Dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
  4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Artinya, kalau dalam hal informasi yang disebarkan, tindakan terlapor tidak memenuhi satu unsur delik, maka terlapor tidak dapat dipidana.

Misal, terlapor dengan tidak sengaja membuat sebuah informasi tersebar luaskan, tidak dapat dipidana.

Atau tidak mengakibatkan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Demikian pula terlapor tidak dapat dipidana. Transaksi elektronik yang dimaksud adalah adanya interaksi atau pertukaran informasi dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung (Pasal 17 ayat (2) UU ITE).

Dipenjelasan sebelumnya, sudah saya tegaskan bahwa UU ITE tidak diperuntukkan penegakan hukum pidana melainkan hukum yang bersifat administratif, dalam arti hoaks hanya dikenakan bagi terlapor yang dalam transaksi elektronik melakukan penyesatan dan mengakibatkan konsumen (atau pihak lain) mengalami kerugian.

Oleh sebab itu, dalam hal pembuatan undang-undang oleh Legislatif haruslah memahami, mengetahui, menggali, mencari, dan menemukan akibat hukum daripada undang-undang sebelum diimplementasikan kedalam kehidupan sosial. Maka dari itu, saya menyarankan beberapa hal, sebagai berikut :

DPR harus melibatkan banyak Pakar dalam pembuatan undang-undang dari awal sampai akhir, baik itu Pakar Hukum, Pakar IT dalam pembuatan undang-undang ITE, Pakar Ekonomi dalam pembuatan undang-undang keuangan negara, dan lain lain.

Kemudian daripada itu dalam pembuatan undang-undang perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang akan terkena akibat hukum dari undang-undang tersebut, partisipasi disini maksudnya ialah partisipasi subjek hukum yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Misalnya, dalam pembentukan undang-undang permusikan, harus melibatkan banyak musisi sebagai subjek hukum yang dimaksud oleh undang-undang tersebut, sedangkan dalam undang-undang kpk, yang harus dilibatkan adalah aktivis anti korupsi.

Dalam pembahasan undang-undang, sekiranya DPR atau Legislatif perlu menguji undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya satu tingkat diatas undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa perlu diuji terlebih dahulu ? Agar dikemudian hari masyarakat tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan mengajukan judicial review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi, karena jelas dalam praktek hukum tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Seperti halnya UU ITE yang membunuh kebebasan berpendapat yang nyatanya dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Sebagai wakil rakyat, dalam pembuatan undang-undang DPR haruslah selalu berpihak kepada rakyat, terutama berpihak kepada rakyat kecil, melindungi hak rakyat sudah sepatutnya dilakukan oleh wakil rakyat.

Pembuatan undang-undang semestinya dilakukan karena suatu sebab hukum atau karena sebuah kebutuhan bagi agama, bangsa dan negara, bukan karena target tahunan.

Kemudian, pada penjelasan sebelumnya, UU ITE sebagai sampel produk legislasi atau undang-undang, yang banyak memiliki pasal karet, yang membunuh hak asasi manusia, yang memiliki banyak pasal multitafsir, yang tidak sesuai peruntukkan, yang dapat membunuh daya kritis masyarakat, yang dapat digunakan sebagai alat kekuasaan, demikian sudah sepatutnya UU ITE dicabut, atau minimal direvisi.

Yang terakhir ingin saya sampaikan kepada Pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja penegak hukum dalam penegakan hukum, karena penegakan hukum di Indonesia sepertinya masih jauh dari tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

You may also like...