fbpx

Tata Cara Pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Perpajakan

Share

Pengadilan tindak pidana perpajakan dan pengadilan adalah sistem peradilan yang berbeda. Pengadilan mengenai sengketa keberatan pajak, dilakukan melalui Pengadilan Pajak. Dasar hukumnya UU No. 14 Tahun 2002.

Namun terkait pengadilan tindak pidana perpajakan tetap mengacu UU No 6 Tahun 1983 Jo. UU No.9 Tahun 1994 Jo. UU No. 16 Tahun 2000 Jo. UU No 28 Tahun 2007 Jo UU No 16 Tahun 2009[1], yakni melalui peradilan umum.

Pengadilan Tindak Pidana Perpajakan

Didalam Pasal 44 UU KUP , pemeriksaan bukti dan alat bukti tindak pidana perpajakan hanya dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Direktorat Jenderal Pajak.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan aturan tentang pemeriksaan lebith formil diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

Seteleh pemeriksaan selesai, laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut umum yang akan menentukan apakah masalahnya sudah matang untuk diajukan ke pengadilan.

Hasil penyidikan bisa saja dilanjutkan ke pengadilan atau Kementerian Keuangan mengajuan penghentian perkara karena wajib pajak yang disidik telah melunasi utang pajaknya, tentu ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Apabila diserahkan ke Pengadilan, maka proses pemeriksaan pengadilan tindak pidana perpajakan tetap mengikuti hukum acara pindana seperti biasa, dimulai dari pembacaan dakwaan hingga pembelaan dan putusan.


[1] Perubahan Ke-empat KUP tidak mengubah pasal ketentuan pidana perpajakan.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.